Lepas dari Kemenkeu Bisa Dongkrak Pajak

Realisasi penerimaan pajak selalu meleset dari target dalam satu dekade terakhir. Rasio pajak terhadap produk domestik bruto atau tax ratio pun masih stagnan dan jauh dari memuaskan.

Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo mengungkapkan hal tersebut dalam diskusi perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga kemarin.

Menurut mantan pejabat yang menjadi Dirjen Pajak di era tiga presiden (Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono) tersebut, sudah waktunya Ditjen Pajak menjadi lembaga mandiri dan lepas dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). ”Apa pun bentuknya nanti, penerimaan dan pengeluaran negara tidak bisa berada pada satu lembaga,” katanya.

Klausul tentang pelepasan Ditjen Pajak dari Kemenkeu saat ini telah masuk ke draf rancangan perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang merupakan induk dari segala aturan pajak.

Selama ini, kata Hadi, Ditjen Pajak melaksanakan kewenangan yang terdapat dalam sebelas undang-undang. Namun, pengelolaannya kurang maksimal karena masih berada di bawah Kemenkeu. ”Padahal, Ditjen Pajak memikul beban 85 persen dari penerimaan negara pada 2018 mendatang,” ujarnya.

Menurut Hadi, rata-rata institusi perpajakan negara modern mampu mengelola sebelas kewenangan tersebut. ”Kewenangan itu erat kaitannya dengan fleksibilitas dalam pengaturan sumber daya manusia, organisasi, dan anggaran,” jelasnya.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menambahkan, sampai September, penerimaan pajak baru mencapai 60 persen dari target, yaitu Rp 770 triliun. Padahal, 75 persen belanja negara masih memanfaatkan penerimaan pajak. Sedangkan sisanya diambil dari penerimaan nonpajak seperti utang.

Selama dua tahun terakhir, realisasi pajak masih berkisar 81–83 persen. Pendapatan pajak terbesar masih berasal dari Pulau Jawa, yaitu 31,7 persen. Beberapa strategi sudah dilakukan. Salah satunya melalui amnesti pajak. Sayang, strategi tersebut belum mampu membantu Ditjen Pajak untuk mencapai target penerimaan pajak.

Meski demikian, Ken menyatakan bahwa amnesti pajak masih memberikan dampak lanjutan seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang pajak, kepatuhan, dan tax ratio. Untuk mengoptimalkan penerimaan pada 2018, pihaknya bakal memunculkan objek pajak baru seiring dengan perkembangan teknologi seperti bisnis online, jasa kurir, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sumber : jawapos.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: