Komisi C DPRD DKI Terbelah Soal Penetapan NJOP Pulau C dan D

Komisi C DPRD DKI Terbelah Soal Penetapan NJOP Pulau C dan D

Penyidikan kasus dugaan korupsi penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pulau C dan D di Teluk Jakarta makin dalam.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan DH kepala kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) pada Senin (13/11/2017).

Selanjutnya Edi Soemantri, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI akan diperiksa pada Rabu (15/11/2017).

Penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya tersebut membuat Komisi C DPRD DKI terpecah.

Ketua dan Anggota Komisi C mulai buang badan soal penetapan NJOP.

Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso menyatakan, penetapan NJOP Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta, telah berpedoman pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Jakarta.

Kemudian dinilai sudah sejalan juga dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 146 Tahun 2014 tentang perizinan prasarana reklamasi di Teluk Jakarta yang mengacu pada Perpres Tahun 2012 di mana KKP berwenang mengurus reklamasi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI itu menegaskan, penilaian NJOP melalui Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP), sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

’’Nah, penetapan NJOP berpedoman pada Perda dan Pergub. BPRD juga menggunakan KJPP independen,’’ kata Santoso di Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Kader partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menerangkan, keputusan BPRD menetapakan NJOP Rp 3,1 juta per meter, hasil penilaian KJPP yang proporsional dan independen.

Bahkan, melalui pertimbangan dari sisi legalitas dan segi manfaat.

Santoso mengaku, sudah menanyakan langsung kepada KJPP soal NJOP di Pulau C dan D, kenapa berbeda dengan pulau yang berdekatan yang sampai di atas Rp 15 juta per meter.

Alasannya, kata Santoso, Pulau C dan D masih hamparan tanah dan belum ada infrastruktur.

’’KJPP dalam menghitung NJOP pulau reklamasi, tidak melihat tanah itu berfungsi atau bermanfaat,’’ jelas Santoso.

Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, dicabutnya moratorium pulau reklamasi pemprov bisa lakukan penilaian kembali nilai NJOP Rp 3,1 juta per meter.

Pasalnya BPRD DKI meminta second opinion untuk melakukan penghitungan ulang.

’’BPRD telah meminta second opinion ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk penghitungan ulang,’’ tandas Santoso

Tapi Anggota Komisi C DPRD DKI Ruslan Amsari mengaku, tidak sependapat dengan Santoso.

Baginya aneh jika NJOP Pulau C dan D hanya Rp 3.1 juta per meter, karena itu dapat merugikan pemprov.

Apalagi, perusahaan swasta sudah membayar NJOP tersebut sekitar Rp 400 miliar. ’’Itu pendapat pribadi Santoso. Kenapa atas namakan Komisi C DPRD DKI,’’ jelasnya. ’’Kami siap dipanggil Polda Metro Jaya,’’ tambah Ruslan.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: