PDIP Tolak Pungutan Layanan Dasar Publik Dalam Revisi UU PNBP

Partai politik menolak revisi Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama melakukan pungutan kepada layanan dasar publik.

Ketua bidang Perekonomian DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno menolak keinginan Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk melakukan pungutan kepada layanan dasar publik melalui revisi UU tersebut.

Hendrawan yang juga anggota DPR Komisi XI itu mengemukakan, revisi UU PNBP perlu dilakukan, tetapi bukan dimaksudkan untuk memungut pada sektor layanan dasar sebagaimana draf yang diajukan Menteri Sri Mulyani.

Revisi itu, tegas Hendrawan di Jakarta kepada Aktual.com, Sabtu (11/11), harus didorong untuk memaksimalkan penerimaan dari eksploitasi sumber daya alam dan meminimalisir kebocoran penerimaan negara.

“Revisi Undang-Undang ini dalam rangka memaksimalkan PNBP dan mengurangi kebocoran. Karena di negara-negara lain PNBP itu kurang lebih 30 hingga 40 persen dari total penerimaan negara. Kalau Indonesia tidak sampai segitu, masih sekitar 20 persen, makanya harus ditingkatkan,” kata dia.

Menurutnya, peningkatanya tanpa harus membebani masyralat luas. Pungutan kepada sektor masyarakat luas itu harus kita hindari. Jadi harus dibedakan layanan pokok kepada masyarakat, bila perlu dibebaskan dari PNBP. Dan layanan yang sipatnya tidak pokok ini harus dibedakan. Jadi revisi ini diarahkan kepada sektor sumber daya alam jangan sampai bocor,” tegas dia.

Tolak APBN

Sebelumnya, Partai Gerindra tak setuju dengan RUU APBN. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Ramson Siagian menegaskan terjadi besar pasak daripada tiang, di mana selisih anggaran pendapatan negara dengan anggaran belanja tahun 2018 sebesar Rp325,936 trilun.

“Besar pasak dari tiang,” kata anggota DPR RI, Ramson Siagian kepada rilis.id di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Ramson menjelaskan, pemerintah merencanakan Anggaran Pendapatan Negara tahun 2018 sebesar Rp1.894, 720 triliun. Sementara rencana Anggaran Belanja Negara untuk tahun 2018 sebesar Rp2.220, 656 triliun.

Sementara, anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menegaskan adapun pendapatan yang diharapkan pemerintah untuk pendapatan negara berasal dari Penerimaan Pajak, PNBP dan Penerimaan Hibah Penerimaan Pajak Rp1.618 triliun terdiri dari Pajak Pendapatan Dalam Negeri sebesar Rp1.589 triliun dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp885 triliun.

“Bila pajak dalam negeri lebih tinggi dari pajak perdagangan internasional sebagai sumber pendapatan negara, sama artinya pemerintah mencekik rakyat sendiri. Seharusnya pajak di dalam negeri lebih kecil dibanding  pajak perdagangan internasional, paling tidak seimbang,” katanya.

Sementara realisasi pajak Agustus 2017 sebesar Rp686 trilun atau 53,5 persen dengan target pajak Rp1.283 triliun Penerimaan negara juga didapatkan dari PNBP sebesar Rp275 triliun dan Pendapatan dari hibah Rp1.196 triliun.

Sumber : harianterbit.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: