ATURAN BENEFICIAL OWNERSHIP : Perpres Segera Diterbitkan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan peraturan presiden terkait beneficial ownership (BO) atau pemilik manfaat akhir akan dirilis dalam waktu dekat.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan, perpres pemilik manfaat akhir tersebut sudah diproses oleh Sekretariat Negara.

“Kami berusaha ya [untuk dirilis akhir tahun ini],” kata Kiagus kepada Bisnis, Kamis (23/11).

Menurut Kiagus, rancangan perpres tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat akhir dari korporasi akan mendorong penghimpunan data yang lebih jauh lagi hingga menjangkau pemilik manfaat atau BO dari suatu korporasi.

Adapun, dia menjelaskan definisi pemilik manfaat yang dimaksud dalam perpres tersebut juga lebih luas, termasuk di dalamnya orang yang mengontrol atau menjadi pemilik modal yang sebenarnya dari suatu korporasi.

Selanjutnya, sesuai dengan standar internasional atau rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), perpres tersebut akan mengarahkan agar sedapat mungkin informasi mengenai pemilik manfaat tersebut.

“Harus menjangkau ‘siapa orangnya’ atau ‘natural person’. Tidak boleh korporasi lagi,” kata Kiagus.

Adapun cara penghimpunan data dan informasinya harus dilakukan sendiri oleh korporasi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dia menuturkan perpres BO mengamanatkan agar setiap korporasi harus menunjuk pejabat pengelola informasi beneficial ownership.

Dengan demikian, dia menambahkan akan ada pengawasan dari otoritas terkait pelaksanaan perpres tersebut oleh korporasi.

PPATK mengungkapkan informasi pemilik manfaat yang berhasil dihimpun harus disampaikan oleh korporasi yang bersangkutan kepada otoritas yang berwenang.

“Kalo bentuknya PT, Yayasan atau Perkumpulan, maka disampaikan kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum untuk selanjutnya dimasukkan di Sistem Administrasi Badan Hukum [SABH] dari korporasi yang bersangkutan,” papar Kiagus.

Saat ini, PPATK menuturkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum di Kemenkumham sudah menyediakan informasi dasar mengenai perusahaan terbatas, yayasan, dan perkumpulan.

“Jadi, informasi mengenai pemegang saham dan pengurus dari suatu perusahaan terbatas, pengawas dan pengurus dari yayasan serta pengelola suatu perkumpulan sebagai suatu badan hukum sudah tersedia di SABH,” imbuhnya.

Terkait perpres penerima manfaat ini, PPATK bertugas sebagai koordinator antarkementerian dan lembaga.

Pasalnya, implementasi transparansi pemilik manfaat perlu menggandeng semua pihak seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, KPK, OJK, Bank Indonesia, dan lainnya karena aturan terkait keterbukaan kepemilikan saham atau penerima manfaat masih tersebar di dalam beberapa kementerian dan lembaga tersebut.

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: