PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK : Pajak Jangan Gaduh

Belum reda gaduh bukti permulaan terhadap sekitar 100 perusahaan beberapa waktu lalu, petugas Direktorat Jenderal Pajak dikabarkan kembali membuat resah wajib pajak.

Kemarin, Ditjen Pajak menyambangi suatu perusahaan di kawasan Jakarta Timur. Menurut kabar beredar, petugas pajak telah mengancam karyawan dan menyegel perusahaan yang ditengarai melakukan tindak pidana perpajakan tersebut.

Sontak saja, cara tak bersahabat dari Ditjen Pajak itu memantik ketakutan wajib pajak (WP). Bak petir di siang bolong, tindakan itu terkesan semena-mena karena sebelumnya Ditjen Pajak tak memberikan surat panggilan atau penjelasan terlebih dahulu.

Kabar tak sedap itu mulai menyebar dan semakin menambah daftar panjang penegakan hukum yang membuat gaduh wajib pajak. Belum lama ini, sekitar 100 perusahaan dikabarkan menjadi sasaran pemeriksaan bukti permulaan (bukper) oleh Ditjen Pajak.

Sama dengan kejadian hari ini, tindakan pemeriksaan bukper yang dilakukan akhir Oktober lalu itu sempat menuai protes WP. Namun, kala itu, baik Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun para petinggi Ditjen Pajak enggan memberikan komentar terkait protes tersebut.

Hal tersebut jauh berbeda dibandingkan dengan protes atas pajak profesi penulis oleh novelis Tere Liye yang menjadi heboh dan langsung direspons dengan sangat cepat oleh Menkeu berikut para petinggi Ditjen Pajak.

Merasa tak didengarkan, kelompok pengusaha menggiring bola liar bukper hingga bersarang di telinga Presiden Joko Widodo. Akhirnya, tersiar kabar bahwa proses pemeriksaan bukper dihentikan.

Belakangan, Ditjen Pajak membantah kabar tersebut dan menyatakan bahwa pemeriksaan bukper tak dihentikan, melainkan telah diselesaikan.

Kisruh pemeriksaan bukper kemudian memakan tumbal pejabat di internal Ditjen Pajak. Tak tanggung-tanggung, Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak Dadang Suwarna harus undur diri karena merasa ditekan untuk membatalkan bukper yang terlanjur sudah dikeluarkan.

Bagi Dadang, pemeriksaan bukper sama sekali bukan asal-asalan. Dia memiliki alasan yang cukup heroik, yaitu pemeriksaan ini bukan untuk mengejar penerimaan, tetapi melindungi keuangan negara dari tangan jahil perusahaan penerbit dan pengguna faktur abal-abal.

Sebagai ilustrasi, total restitusi pada 2016 tercatat Rp101 triliun. Dari jumlah tersebut 20%-30% diajukan dengan modus menggunakan faktur abal-abal. Padahal, di satu sisi negara tengah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Melihat fakta tersebut, rasanya penegakan hukum juga sangat diperlukan. Hal ini mengingat penegakan hukum menjadi salah satu agenda utama setelah implementasi pengampunan pajak.

Setelah Dadang lengser, Menkeu melantik Yuli Kristiyono sebagai Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak. Saat pelantikan, Sri Mulyani mewanti-wakti agar penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan menggunakan data yang benar-benar valid.

Kembali ke dugaan tindakan arogan petugas pajak terhadap salah satu perusahaan di Jakarta Timur, pihak Ditjen Pajak tidak membantah atau membenarkan adanya kejadian tersebut.

Saat Bisnis mengonfirmasi kabar tersebut, Yuli mengungkapkan tak percaya dengan sikap anak buahnya. Dia yakin timnya tak berbuat serampangan, apalagi sampai bertindak tanpa ukuran dan dasar yang jelas.

Menurutnya, setiap tim Ditjen Pajak yang turun ke lapangan selalu membawa surat perintah dan kartu identitas. “Saya yakin tidak ada ancam mengancam, tapi mungkin pemeriksa menjelaskan adanya ketentuan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan bukper dengan berbagai tekniknya,” ungkap Yuli, Selasa (21/11).

Mantan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Yogyakarta itu kemudian mengecek kembali peristiwa tersebut. Versi Yuli, hasil pengecekan memperlihatkan bahwa tak ada masalah komunikasi dengan WP. Tim juga telah melakukan penjelasan dan tak ada perdebatan.

//INDIKASI PIDANA//

Menurutnya, tindakan terhadap perusahaan di Kawasan Jakarta Timur itu tak lain didasarkan atas adanya indikasi pidana. Memang selama ini muncul perdebatan, apakah bukper hanya dikenakan kepada penerbit faktur abal-abal atau juga mencakup pengguna.

Namun, dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, Ditjen Pajak juga menangani pengguna maupun penerbit faktur fiktif. Dalam hal kasus pemeriksaan bukper di perusahaan tersebut, Yuli mengaku sedang mendalaminya karena telah ditemukan indikasi pidana.

“Ini masih berjalan prosesnya, kami memang berangkat karena ada indikasi pidana. Belum tentu benar, itulah kenapa kami turun bukper. Kalau WP sudah benar, kami tutup,” tukasnya.

Oleh karena itu, kasus perusahaan di Jakarta Timur yang didatangi petugas pajak tersebut tak serta merta dianggap sebagai arogansi petugas pajak. Bisa saja, tindakan tersebut telah didasarkan bukti yang kuat bahwa perusahaan itu diduga melakukan praktik pidana perpajakan.

Telepas siapa yang benar, di tengah situasi saat ini, penegakan hukum diharapkan dapat dilakukan sehati-hati mungkin supaya tak menimbulkan kegaduhan. Apalagi, saat ini situasi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih.

Rasanya kita perlu kembali mengulang pernyataan Jean-Baptiste Colbert, Menteri Keuangan Perancis pada era monarki absolut 350 tahun lalu, “bulu angsa bisa dicabut sebanyak mungkin, tetapi dengan koak yang sepelan mungkin.”

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: