PAJAK TAMBANG : Deregulasi Pajak Tambang

Otoritas perpajakan Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyediakan rezim fiskal yang akomodatif dengan lingkungan bisnis pertambangan saat ini dan di masa depan.

Di satu sisi, kerja sama bisnis antara pemerintah dengan korporasi sektor ini menghendaki adanya penghormatan terhadap kontrak yang sudah ada (sanctity of contract). Namun di sisi lain, pengawasan dan imbal hasil yang diperoleh negara atas pengusahaan industri ekstraktif diharapkan dapat meningkat.

Kerja sama bisnis tambang antara pemerintah dengan korporasi swasta di Indonesia sudah dimulai sejak dekade 1960-an. Kerja sama tersebut berbasis bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) untuk komoditas migas, Kontrak Karya (Contract of Work) untuk barang tambang mineral, dan disusul Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada akhir dekade 1980 untuk batubara.

Secara khusus, model PSC yang terdapat di Indonesia tersebut merupakan pionir bagi tata kelola bisnis pertambangan dan diadopsi oleh negara-negara penghasil minyak lainnya secara masif. Meskipun begitu, saat ini Indonesia kesulitan untuk mengimbangi daya tarik investasi negara-negara penghasil minyak lainnya.

Di lain pihak, proses negosiasi amandemen kontrak mineral maupun batubara yang telah dimulai sejak tahun 2011 masih berjalan ketat untuk beberapa perusahaan dan menyisakan beberapa pekerjaan tambahan bagi pemerintah di masa mendatang.

Di bawah payung hukum UU Nomor 4 Tahun 2009 (UU Pertambangan Mineral dan Batubara), bisnis pertambangan mineral dan batubara (minerba) Indonesia memasuki babak baru melalui rezim Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menggantikan rezim kontrak kerja sama yang telah ada.

Meskipun begitu, kontrak atau perjanjian yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut tetap dihormati sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian tersebut dengan berbagai penyesuaian klausul, termasuk dalam urusan kewajiban keuangan perusahaan sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara.

Deregulasi pajak tambang dilakukan melalui sinkronisasi regulasi sektoral dengan regulasi perpajakan secara umum. Baik UU Migas 2001 maupun UU Minerba 2009 telah memberikan penegasan apa-apa saja yang harus dibayarkan korporasi kepada negara. Sementara itu, UU PPh 2008 mendelegasikan ketentuan perpajakan bagi sektor pertambangan migas, minerba, maupun panas bumi, untuk diatur dalam koridor Peraturan Pemerintah (PP).

Permasalahan mulai timbul ketika perangkat regulasi yang dikemas pemerintah melalui ketiga undang-undang tersebut dihadapkan pada kontrak yang sudah eksis sebelum ketiga aturan dimaksud berlaku.

Tidak sampai disitu, terbukanya ruang pengaturan mengenai ketentuan perpajakan untuk sektor pertambangan dalam kerangka PP malah menjadi cikal bakal sengketa pemahaman aturan main, karena tidak diakomodasi dengan tegas dalam perangkat regulasi turunannya.

Mitigasi Kurang Optimal

Dua pemicu permasalahan di atas pada mulanya tidak dimitigasi dengan baik. Negosiasi yang berlarut justru kontraproduktif terhadap semangat peningkatan penerimaan negara. Hal ini karena semakin tertundanya kesepakatan amendemen kontrak, semakin tinggi potensial loss yang seharusnya dapat diperoleh negara.

Dengan kata lain, ongkos negosiasi hanya akan menjadi sunk cost apabila kesepakatan tidak tercapai hingga berakhirnya kontrak. Beruntung pada 14 November lalu, 13 perusahaan PKP2B dengan pemerintah telah menyepakati amandemen naskah kontraknya.

Di lingkup internal pemerintah sendiri, masih sering dijumpai sengketa pemahaman aturan pelaksanaan undang-undang. Sebagai contoh, bila PP diberi kewenangan untuk mengatur pemajakan penghasilan sektor tambang, apakah disposisi tersebut bermakna penyimpangan atas prinsip-prinsip perpajakan secara umum diperkenankan.

Bagaimana pula menginterpretasikan frase ‘penerimaan negara yang lebih menguntungkan’ bagi Kontrak Karya dan PKP2B yang berakhir dan diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi sebagaimana tertuang dalam PP 77/2014.

Sebagian pihak memandang penerimaan negara yang lebih menguntungkan tersebut berkaitan dengan manfaat ekonomi dalam arti luas yang dicapai melalui relaksasi kebijakan perpajakan. Sebagian lainnya berpendapat hal tersebut berwujud kenaikan penerimaan nominal secara agregat yang diperoleh dari pengetatan kebijakan.

Deregulasi sektor tambang tidak hanya memerlukan sinkronisasi kebijakan lintas institusi, tetapi juga lintas waktu. Tidak jarang, kesepahaman yang telah dicapai antara korporasi dengan kementerian pembina sektor pada suatu waktu ternyata tidak selalu sejalan dengan visi pemangku kepentingan lain.

Terlebih jika suatu perangkat regulasi meninggalkan ruang pengaturan yang belum genap dituntaskan dan meninggalkan sengketa yang terus bergulir hingga akhir kontrak. Masalah ineksistensi pengaturan tersebut kadangkala juga tidak diselesaikan dengan menjunjung prinsip fairness di kedua belah pihak.

Kompleksitas deregulasi meningkat seiring dengan aspirasi untuk menjaga tingkat keekonomian proyek tambang. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan mampu menciptakan equal level playing field bagi para korporasi di tengah karakteristik khusus yang melekat pada sektor ini.

Hal ini kerap dijumpai pada wilayah kerja yang berada di remote area ataupun wilayah berkapasitas infrastruktur terbatas. Selain itu, keekonomian bisnis ini juga bergantung pada dinamika harga komoditas di pasar global.

Dengan begitu, deregulasi pajak tambang tidak sekadar menciptakan aturan main yang berlaku universal bagi para pelaku usaha, tetapi juga mempertimbangkan harga output yang mempengaruhi tingkat keekonomian usaha dan potensi penerimaan negara yang hendak diperoleh.

Deregulasi pajak tambang adalah upaya bersama untuk menegaskan kembali visi kemandirian ekonomi nasional. Perubahan cara pandang komoditas energi sebagai modal pembangunan juga harus diimbangi dengan keyakinan untuk mengolola sumber daya ekstraktif secara mandiri.

Komitmen nasional untuk melepaskan diri dari mitos ketidakpercayaan diri di masa lampau adalah titik permulaan untuk menentukan dan merumuskan peta jalan pengelolaan sumber daya ekstraktif di masa mendatang.

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: