Kemenkeu Menyiapkan Skema Penambal Defisit BPJS Kesehatan

JAKARTA. Pemerintah akan melibatkan pemerintah daerah (pemda) untuk berandil mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan emnutup defisit dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk itu, saat ini pemerintah menyiapkan langkah lanjutan untuk rencana ini.

Boediarso Teguh Widodo, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengatakan, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai tata cara pemotongan transfer ke daerah atas tunggakan kewajiban selaku pemberi kerja atas pembayaran iuran jaminan kesehatan. Sebab, fakta menunjukkan, sejumlah daerah masih menunggak pembayaran iuran tersebut.

Ia menyatakan, kehaditran PMK terkait kewenangan Menteri Keuangan dan ketentuan mengenai tata cara pemotongan langsung terhadap transfer ke daerah terhadap pemerintah daerah yang menunggak iuran jaminan kesehatan, tidak ada lagi tunggakan iuran jaminan kesehatan di masa mendatanga. “Kami ingin pemerintah daerah tidak menunggak kewajibannya membayar iuran jaminan kesehatan terhadap pekerjanya,” katanya, Minggu (26/11).

Selain itu, menurut Boediarso, RPMK yang tengah disusun ini akan mengatur alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar 50% untuk mendukung program JKN. Program ini di arahkan melalui perbaikan fasilitas kesehatan (utamanya di tingkat pertama).

Targetnya, cara itu bisa meminimalkan praktek rujukan langsung ke Rumahsakit (RS) atas penyakit yang seharusnya bisa diatasi di level pertama. “Pemerintah mengatur dalam Undang-Undang (UU) No. 15/2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, DBH CHT digunakan sesuai UU Cukai, dengan prioritas mendukung program jaminan kesehatan nasional,” ucapnya.

Selain itu, DBH CHT dapat juga digunakan oleh daerah untuk membantu warganya yang relatif miskin namun tidak masuk sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira melihat, defisit BPJS Kesehatan senilai Rp 9 triliun saat ini mengundang tanya dari publik pembayar iuran. Namun, solusi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai tak relevan. “Keluarga pasien diminta ikut membayar biaya pengobatan, ini melanggar prinsip BPJS yakni meringankan beban masyarakat Indonesia dalam hal biaya kesehatan,” tandasnya.

Sebenarnya ada cara yang lebih kreatif. Salah satunya adalah penerapan pajak dosa atau sin tax. Langkah ini sudah dilakukan untuk rokok dan minuman beralkohol yang kena cukai. Namun jenis produk kena cukai ini perlu di perluas lagi untuk barang lain yang bahaya bagi kesehatan.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: