Lewat 1 Bulan, Sanksi Pajak 200% Menghantui WP

https: img.okeinfo.net content 2017 11 27 20 1821301 lewat-1-bulan-sanksi-pajak-200-menghantui-wp-SAnD7bmoy3.jpg

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merilis revisi kedua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 118/2016 tentang pengampunan pajak (tax amnesty) yang ditetapkan menjadi PMK nomor 165/2017.

Dalam PMK 165 yang baru dirilis minggu lalu ini, diatur bahwa Wajib Pajak (WP) yang sudah mengikuti tax amnesty tidak memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) untuk memperoleh hak istimewa.

Adapun hak istimewa yakni bebas PPh saat melakukan balik nama atas harta yang telah dideklarasikan saat tax amnesty. Di mana dalam PMK 165 ini, WP bisa hanya dengan membawa fotokopi surat keterangan ikut tax amnesty untuk memperoleh insentif tersebut.

Selain itu dalam PMK 165, WP yang ikut maupun tidak ikut tax amnesty akan diberikan kesempatan untuk jujur mengungkapkan hartanya yang masih belum di laporkan sebelum di temukan oleh DJP. Dengan kejujuran ini, maka WP akan dibebaskan sanksi dan hanya perlu membayar dengan tarif PPh normal yang ada di Peraturan Pemerintah (PP) 36/2017.

Direktur Peraturan Perpajakan II, Yunirwansyah mengatakan bagi WP yang mau jujur dan belum mengetahui nilai harta yang dimilikinya, maka bisa mengajukan ke pada DJP untuk dilakukan penghitungan. Di mana saat dilakukan penghitungan nilai maka pihak DJP tidak bisa menyelidiki harta tersebut untuk dikenakan sanksi.

“Sebulan setelah SKB diungkapkan, harus sebulan. Lewat sebulan dalam peraturan yang ditandatangani kemarin masuk dalam domain PP36. Sebulan setelah menerima nilainya maka harus dilaporkan,” ungkapnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Namun, Yunirwansyah mengatakan ada batasan bagi WP untuk melaporkan di SPT. Pasalnya, sebulan setelah nilai harta keluar dan WP belum melaporkan dalam SPT maka akan dikenakan sanksi plus PPh normal.

Adapun sanksi yang dikenakan yakni, 200% bagi yang ikut tax amnesty sesuai dengan UU tax amnesty dan 2% selama 24 bulan atau maksimal 48% bagi yang tidak ikut tax amnesty sesuai dengan UU KUP.

“Kalau belum dilaporkan (dalam sebulan) maka aset tersebut akan dikenakan sanksi 200% dan 2% selama 24 bulan atau PP 36,” tukasnya.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: