Belum Juga Bangun Smelter, Apa Alasan Freeport?

https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 27 320 1821423 belum-juga-bangun-smelter-apa-alasan-freeport-Gy3UmEtKKB.jpg

Progres pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan konsentrat (smelter) yang dilakukan PT Freeport Indonesia masih nol besar alias sama sekali belum dikerjakan konstruksinya. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) mengklaim masih menunggu seluruh proses perundingan Freeport dengan pemerintah Indonesia selesai.

Dari keempat poin yang dirundingan seperti perpanjangan kontrak, stabilitas investasi, dan pembangunan smelter semua sudah mencapai kesepakatn. Namun untuk poin terkait 51% divestasi masih dalam proses perundingan.

Usai rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Direktur Eksekutif Vice President Freeport Tony Wenas mengatakan, semua proses perundingan utamanya terkait divestasi berjalan maju. Mulai dari harga dan lainnya diharapkan bisa segera diumumkan ke publik.

“Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa selesai. Diharapkan agar semua bisa diselesaikan akhir tahun. Harga, semua sudah disepakati. Agar smelter bisa (dibangun),” tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Berdasarkan kesepakatan pada 29 Agustus 2017, ketika itu ada Bos Besar Freeport Richard Adkerson, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, disepakati Freeport berniat membangun smelter hingga Januari 2022.

Kesepakatan itu pun berpotensi melanggar. Pasalnya, saat ini proses perundingan berkutat pada divestasi 51% saham Freeport. Alhasil, kata Tony Wenas, hingga saat ini proses pembangunan smelter baru persiapan dengan studi yang telah dilakukan.

“Kita kan tunggu semua sepakat dengan pemerintah. Persiapan-persiapan sudah dimulai. Studi di engineering sudah semua,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, Presiden Joko Widodo harus memperhatikan dan menindaklanjuti hasil audit yang sudah dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dampak relaksasi ekspor dan pembangunan smelter dari beberapa perusahaan yang tidak kunjung direalisasikan.

Ada pelanggaran terhadap UU yang berpotensi merugikan pemerintah, karena ketidaktaatan pada ketentuan yang sudah diatur UU Minerba.

Dia menyebut, berdasarkan hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017, BPK terhadap Freeport misalnya, terjadi potensi kerugian dari penerimaan iuran tetap dan royalti selama tahun 2009-2015 senilai USD445,96 juta (Rp5,8 triliun).

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: