Soal Divestasi Saham Freeport 51%, Komisi VII Beri Deadline Akhir 2017

Komisi VII Dewan Perwakil Rakyat (DPR) hari ini menggelar rapat kerja tertutup dengan Freeport Indonesia dan Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Di pertemuan tersebut, DPR meminta proses perundingan Freeport dengan pemerintah termasuk soal divestasi 51% selesai di akhir tahun ini.

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, antara pemerintah dan Freeport berkomitmen untuk menyelesaikan divestasi 51% di akhir tahun ini. Sayangnya, dia enggan mengatakan, berapa valuasi harga 51% saham yang disampaikan Freeport dan pemerintah.

“Kita kasih waktu biarlah pemerintah berunding sekali lagi dengan Freeport. Tapi digarisbawahi apapun itu, sesuatu keputusan raisonal. Sampai akhir tahun sudahlah kita kasih waktu,” jelas dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Menurutnya, nilai valuasi 51% divestasi Freeport tersebut tidak akan jauh dari yang disampaikan Menteri ESDM Ignasius dalam rapat kerja sebelumnya. Jonan menyampaikan, jika melihat market cap Freeport McMoran nilanya mencapai USD20 miliar, kontribusi Freeport Indonesia ke induknya itu 40% (USD8 miliar). Dengan demikian, maka divestasi saham tersebut sebesar USD4 miliar.

“Tapi nilainya belum ada yah. Apapun itu, ini angka besar, saya kira ini tidak mudah. Sampai akhir tahun sudahlah kasih waktu itu, diberikan keleluasaan. Kita harap akhir Desember sudah ada kesepakatan,” tuturnya.

Sebelumnya, beredar surat penolakan Freeport atas skema divestasi 51% sahamnya yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto dengan tembusan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Surat yang tertulis pada 28 September 2017 itu ditandatangani oleh Presiden and Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson.

Ada lima poin tanggapan yang disampaikan dalam surat tersebut. Salah satu poin dari surat tersebut adalah penolakan Freeport atas pengajuan mekanisme divestasi 51% yang ditawarkan oleh pemerintah.

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport yang sudah disetujui sebelumnya. Freeport meminta adanya perundingan lebih lanjut dan pemahaman bersama dengan pemerintah yang mengedepankan prinsip solusi “win-win”.

Sebelum terciptanya kesepakatan baru, maka Freeport akan tetap menjalankan dan mematuhi Kontrak Karya (KK) yang masih berlaku. Kendati demikian, Sekjen Kemenkeu Hadiyanto mengaku belum menerima surat dari Freeport perihal penolakan mekanisme divestasi yang ditawarkan oleh pemerintah.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: