Dirjen Pajak Terbitkan Pelaporan Pajak Tersembunyi Lewat PAS-Final

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menerbitkan aturan mengenai prosedur perpajakan bagi Wajib Pajak yang ingin melaporkan aset atau harta yang belum pernah dideklarasikan.

Lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017, Ditjen Pajak memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.

Direktur Peraturan Perpajakan II DJP, Yunirwansyah mengungkapkan, prosedur bernama Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final) ini memberikan kesempatan bagi seluruh wajib pajak yang memiliki harta dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 maupun Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk mendeklarasikan aset tersebut.

Untuk wajib pajak bagi orang pribadi yang melaporkan asetnya akan membayar pajak penghasilan dengan tarif 30 persen. Lalu untuk Badan Umum dikenakan 25 persen untuk wajib pajak.

Selain itu, untuk orang pribadi atau badan tertentu, dengan ketentuan penghasilan usaha atau pekerjaan bebas di bawah Rp 4,8 miliar dan/atau karyawan dengan penghasilan di bawah Rp 632 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 12,5 persen.

“PMK 165 ini mengatur jika wajib pajak melaporkan hartanya melalui SPT PPh final, tarifnya sama dengan diatur dalam PP, 30 persen untuk orang pribadi, 25 persen untuk badan, dan 12,5 persen untuk wajib pajak tertentu,” ungkapnya, di Kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP), Jakarta, Senin (27/11).

Ia menambahkan, pengungkapan aset yang dilakukan sendiri sebelum aset tersebut ditemukan oleh DJP, maka ketentuan sanksi dalam Pasal 18 UU Pengampunan Pajak tidak berlaku lagi bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan prosedur PAS-Final.

Aset yang dapat diungkapkan adalah aset yang diperoleh wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2015 dan masih dimiliki pada saat tersebut.‎

Prosedur PAS-Final ini hanya dapat dimanfaatkan selama DJP belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan.

Saat ini DJP telah diberikan kewenangan sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 untuk mengakses data keuangan yang dimiliki lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal.

Sumber : jawapos.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: