Menteri Desa : Tahun Depan Proyek Di Atas Rp 200 Juta Dikelola Desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo menyatakan mulai 2018 desa memiliki hak swakelola Alokasi Dana Desa (ADD). Selama ini, pengadaan barang dan pengerjaan proyek melalui kontraktor sesuai aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Ide dasar ADD ini mengalirkan uang ke desa sehingga masyarakat sejahtera. Jika menggunakan kontraktor, sama saja uang itu kembali ke kota dan masyarakat desa tidak mendapatkan keuntungan ADD,” jelas Eko dalam Rembug Desa Nasional di Bantul, DI Yogyakarta, Senin (27/11).

Dari evaluasi tiga tahun ADD, Eko melihat kepala desa terbentur aturan LKPP tentang pengadaan atau pengerjaan infrastruktur desa senilai Rp200 juta lebih. Alhasil hanya proyek skala kecil yang bisa menyerap tenaga kerja di desa.

Dengan kewenangan pengerjaan proyek dipegang desa, maka pelibatan masyarakat desa akan meningkat. Selain itu, kebijakan pengalokasian 30% dari ADD untuk pembayaran upah pekerja di desa akan tercapai.

“Siap tidak siap, tahun depan semua desa harus swakelola dana desa. Jika memikirkan siap tidak siap, kita tidak akan pernah mulai. Negara yakin desa siap, salah satu buktinya adalah penyerapan yang mencapai 97% tahun ini,” kata Eko.

Eko menambahkan, jika terjadi  korupsi swakelola  dana desa ini, aparat hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan akan menindak. Selain itu, laporan penyimpangan dan pertanyaan tentang dana desa juga bisa ditempuh lewat internet sehingga menjamin akuntabilitas.

Selanjutnya dibutuhkan kebijakan dari Bupati terkait produk unggulan desa yang ingin digarap bersama. Dalam program produk unggulan kawasan pedesaan (prukades), Bupati harus fokus pada produksi dan penanganan pascaproduksi produk unggulan untuk memperbesar peluang mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga.

Selama tiga tahun, pemerintah mengklaim ADD sebesar Rp127 triliun telah mampu mewujudkan 121.000 kilometer jalan desa, 90.000 kilometer jembatan, 800.000 drainase, dan puluhan ribu PAUD dan Polkesdes.Tahun ini ditargetkan serapan dana desa mencapai 100% dari total Rp 46,56 triliun. Pada 2018, pemerintah menaikkan ADD menjadi Rp 68 triliun.

Kepala Desa Panggungharjo, Bantul, sekaligus Ketua Panitia Rembug Desa Nasional 2017, Wahyudi Anggoro Hadi, menyambut baik kebijakan swakelola penerapan ADD tahun depan.

“Ini sesuai dengan Resolusi Desa yang dituangkan dalam Piagam Panggungharjo. Salah satunya adalah kewenangan pengelolaan ADD di tingkat desa. Kewenangan ini dibutuhkan agar desa terhindar dari upaya kriminalisasi,” jelas Wahyudi.

Sampai saat ini ada 10 persen kabupaten yang menerapkan peraturan Bupati sebagai pedoman hukum kelola dana dan kewenangan yang dimiliki desa. Pengelolaan dana desa memperoleh perhatian besar dari negara sampai melibatkan lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, sampai KPK.

Dihadiri 4.000 orang perwakilan desa se-Indonesia, Rembug Desa Nasional berlangsung pada 26-28 November. Selain melakukan kunjungan ke desa unggulan di Bantul, rembug nasional ini menyusun resolusi atas refleksi tiga tahun desa membangun Indonesia yang dituangkan dalam Piagam Panggungharjo.

Piagam tersebut berisi tujuh poin yang intinya berupa solusi pemberdayaan desa melalui pasar desa, produk unggulan desa, dan desa wisata. Selain itu, ada upaya menjaga sumber kehidupan yaitu air bersih, udara bersih, dan sumber pangan sehat dari desa.

Sumber : gatra.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: