Berguru dari Negara Lain Demi Tarik Pajak e-Commerce

Berguru dari Negara Lain Demi Tarik Pajak e-Commerce

Penerapan pajak belanja daring (online) bikin pemerintah pusing. Meski sudah diwacanakan dalam waktu yang cukup lama, pemerintah nampaknya masih belum menemui titik terang untuk menarik upeti dari kegiatan e-commerce (toko online)

Padahal, pemerintah sangat berniat mengenakan pajak e-commerce demi menyetarakan perlakuan bisnis antara ritel konvensional dan ritel digital (the same level playing field). Terlebih, potensinya terbilang menggiurkan.

Menurut Asosiasi E-Commerce Indonesia, potensi transaksi belanja elektronik diprediksi akan mencapai Rp1.700 triliun di tahun 2020 atau melonjak tajam dibanding tahun 2016 sebesar Rp75,76 triliun. Namun, mengenakan pajak e-commerce ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan.
Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Arif Yanuar mengatakan, pemerintah memang tengah kelimpungan mengingat e-commerce muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Ia mencontohkan, ada aktivitas perdagangan elektronik yang melalui platform marketplace, namun ada juga yang melalui media sosial.

Menurutnya, potensi pajak dari platform memang cukup besar, namun transaksi belanja media sosial juga tak kalah besar. Hanya saja, pemerintah kesulitan mendata arus perdagangan lewat media sosial.

“Yang paling besar memang volumenya adalah marketplace, ada Tokopedia, Lazada, dan lainnya, dan ini datanya bisa kami ambil. Tapi yang masalah kalau platform di luar atau di media sosial,” ujar Arif.

Tak hanya soal platform, mekanisme pemungutan pun masih menjadi tanda tanya. Arif bilang, pemungutan pajak bisa saja dilakukan kepada platform belanja online, hanya saja ini akan jadi masalah jika perdagangannya antar negara (cross border), karena terhalang perjanjian pajak dengan negara lain (tax treaty).

Sebenarnya, menurut dia, ada solusi untuk mengenakan pajak melalui sistem otorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual (payment gateway). Namun, tentu saja ini memerlukan bala bantuan dari Bank Indonesia (BI). Mengingat rumitnya sistem kerja e-commerce, pemerintah menilai satu peraturan saja tak cukup membaca seluruh aktivitas e-commerce.

“Secara keseluruhan digital economy, kalau diberikan kemudahan dalam satu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) itu tidak mungkin. Ini cakupannya luas dan melibatkan banyak pihak, pemainnya banyak sekali, ada perbankan dan di luar perbankan,” paparnya.

Ketimbang pusing sendiri, ada baiknya pemerintah melihat contoh pengenaan pajak e-commerce di beberapa negara lain.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, Indonesia bisa mencontoh India dalam penerapan pajak e-commerce. Menurutnya, negara tersebut berani menerapkan jenis pungutan lain di luar Pajak Penghasilan (PPh).

Ia melanjutkan, pengenaan PPh tentu akan menemui hambatan tax treaty, jika aktivitas perdagangannya bersifat cross border. Maka dari itu, seharusnya pemerintah berani memasukkan pungutan dari kegiatan e-commerce ke dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Dengan dicantolkan dalam PNBP, menurut saya negara bisa agresif. Sebab, ekonomi digital yang melibatkan perusahaan multinasional tidak mengharuskan kehadiran fisik, sehingga akan terbentur tax treaty,” paparnya.

Menurut dia, India sangat baik menerapkan skema Equalization Levy Rules (EQL) di mana subjek pajak dalam negeri atau Badan Usaha Tetap (BUT) subjek pajak luar negeri di India dikenakan pungutan 6 persen dari nilai kotor yang dibayarkan atas transaksi antar bisnis (business-to-business) yang melebihi batas tertentu.

Di samping itu, India juga menerapkan pungutan bagi jasa periklanan daring yang dapat ditentukan di kemudian hari. Dengan peraturan yang bersifat jangka panjang, langkah ini dianggap bisa meminimalisasi penghindaran pajak.

“Karena pemajakan ekonomi digital sampai hari ini tidak ada konsensus internasional, maka mau menunggu sampai kapan? Bolong terus. Ambil kebijakan ekstrem seperti India sambil tunggu langkah internasional. Kalau India bisa lakukan, itu bulan hal yang aneh,” tutur Darussalam.

Namun menurutnya, sistem ini tentu memiliki kelemahan. Sebagai contoh, karena EQL dikategorikan sebagai PNBP, maka pengenaan pungutan EQL ini tidak bisa meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (tax compliance).

Meski demikian, bukan berarti pengenaan pajak e-commerce tidak bisa dilakukan. Darussalam menilai, banyak negara yang memungut pajak e-commerce dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti Australia, Hong Kong, Jepang, hingga Uni Eropa.

“Ketika mereka coba kenakan transaksi tanpa fisik, tentu pemerintah tidak bisa memajaki berdasar aturan internasional yg lama. Belajar dari itu, beberapa negara keluarkan aturan baru terkait ekonomi digital lintas batas,” terangnya.

Melengkapi ucapan Darussalam, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, penarikan PPh dianggap kurang ideal karena akan ada perdebatan mengenai kriteria subjek PPh. Hanya saja, ia tidak setuju jika pungutan e-commerce dimasukkan sebagai PNBP, mengingat komposisi PNBP saat ini adalah pungutan bersifat cost recovery dan royalti.

Maka dari itu, pengenaan pajak sebenarnya bisa dilakukan melalui PPN. Apalagi menurutnya, pemungutan PPN dianggap lebih mudah dan tidak begitu menimbulkan polemik jika ditinjau dari aspek yuridis.

“PPN itu diletakan atas output, itu juga akan lebih mudah. Tapi, seharusnya memang ada pajak baru yang khusus mengatur e-commerce,” lanjut Yustinus.

Dalam hal ini, ia juga melihat India sebagai contoh yang baik. Namun, selain India, Indonesia juga perlu berguru dari China. Negara tirai bambu itu dikatakan memiliki jadwal pengenaan PPN terhadap beberapa barang yang dijual secara daring.

Sebagai contoh, satu barang akan dikenakan PPN 2 persen selama sekian tahun, sementara barang lain bisa dibebankan PPN 5 persen dalam sekian periode. Pada akhirnya, seluruh barang-barang ini berangsur mendapatkan nilai PPN 10 persen.

“Melihat contoh dari India dan China, yang penting sekarang semua ter-register dulu dan difasilitasi administrasinya, baru pungut PPN-nya,” papar Yustinus.

Agar kebijakan PPN antar negara lebih efektif, ia berharap pemerintah melakukan kerja sama di tingkat regional. Ia berkaca dari pengalaman Uni Eropa, di mana PPN dipungut berdasarkan prinsip origin principle. Adapun di dalam skema origin principle, negara tempat pengiriman barang berhak memungut PPN dan pajak tersebut kemudian dibagi dua antara negara pengirim dan penerima.

“Seharusnya antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini kalau bisa jangan menggerus perpajakan masing-masing dan membuat kawasan Asia Tenggara sebagai consumer society saja. Makanya yang penting adalah kerja sama regional,” ungkapnya.

Sumber : cnnindonesia.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: