Intip realisasi pajak di Jateng yuk

Memasuki triwulan akhir tahun 2017, realisasi perolehan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I mencapai Rp 21 triliun. Jumlah tersebut baru 67 persen dari target Rp 31 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jateng I Irawan mengatakan akan terus menggenjot pemasukan melalui sektor pajak. “Pajak menjadi lahan utama pemerintah dalam memperoleh pemasukan dengan nominal yang cukup besar,” jelasnya, Senin (27/11). Tahun lalu, perolehan dari sektor pajak Rp 29,9 triliun.

Disinggung mengenai perolehan dari program Tax Amnesty, Irawan menyampaikan jumlahnya mencapai Rp 8 triliun. “Ini tentunya menjadi angka yang cukup besar. Selama tiga bulan pertama kita mencoba mengoptimalkan Tax Amnesty,” paparnya.

Dari total pajak yang diterima, 45% diperoleh dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan 18 % asuransi menyumbang 10,38 % dan sisanya kontruksi sebesar 5 %.

“Industri pengolahan sebagai penyumbang pajak terbesar setengahnya dari industri rokok dan tembakau sekitar 22,9 %, karena di sejumlah daerah seperti Temanggung merupakan sumber penghasil daun tembakau terbesar di Jateng,” ujarnya.

Sementara untuk memaksimalkan pajak di sisa waktu hingga akhir tahun ini, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 tahun 2017 mengenai perubahan PMK Nomor 118 tahun 2017 mengenai pengampunan pajak. Peraturan tersebut sudah mulai dipublikasikan 20 November 2017.

Peraturan tersebut memiliki dua tujuan yakni, Wajib Pajak tidak perlu menyertakan surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) saat akan mengurus balik nama dari harta yang telah dideklarasikan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Wajib Pajak juga harus melaporkan harta yang belum dilaporkan karena bisa saja sewaktu – waktu Dirjen Pajak melakukan sidak.

“Kategori orang pribadi umum dikenakan tarif 30 persen, badan umum dikenakan tarif 25 persen sedangkan orang pribadi atau badan tertentu, penghasilan usaha atau pekerjaan bebas lebih dari Rp 4,8 miliar atau karyawan dengan penghasilan lebih dari Rp 632 juta, akan dikenakan tarif 12,5 persen saat Wajib Pajak mengungkapkan sendiri asetnya,” tegas Irawan.

Sementara untuk Prosedur Pengungkapan Aset, secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final) para wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh yang dilampiri dengan surat setoran pajak ke Kantor Pajak Pratama (KPP).

“Prosedur ini bisa dimanfaatkan selama kami belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya aset pajak yang belum diungkapkan,” tuturnya.

Dikatakan, sekitar 49 ribu Wajib Pajak yang mengajukan Surat Keputusan Bersama (SKB) ke kanwil DJP 1 sekitar 1.234 SKB. “Yang sudah selesai proses SKB sekitar 1.080 sedangkan masih proses 154 SKB. Dari 1.080 tersebut kami menolak 221 pengajuan SKB atau sekitar 22 persen dari jumlah total dan sisanya 859 telah resmi bebas,” ungkapnya.

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: