Tugas Berat Dirjen Pajak

Seperti rumor yang beredar dalam sepekan terakhir, Robert Pakpahan akhirnya terpilih menjadi dirjen pajak yang baru, menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang pensiun 1 Desember 2017. Robert bukan nama asing dalam urusan pajak. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan itu pernah menjabat sebagai direktur potensi dan sistem perpajakan dan staf ahli penerimaan negara Kementerian Keuangan.

Tugas berat siap mengadangnya. Isu shortfall alias penerimaan pajak yang hampir tidak pernah mencapai target dalam beberapa tahun terakhir bakal menjadi momok yang mungkin membuat dia susah tidur. Seperti tahun ini saja, penerimaan pajak diprediksi bakal defisit sekitar Rp 110-140 triliun. Realisasi pajak hingga tutup tahun kemungkinan hanya mencapai 90 persen, dari skenario di APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 1.284 triliun.

Ada berbagai kemungkinan mengapa target pajak sulit dicapai dalam beberapa tahun ini. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang belum pulih betul, hanya tumbuh sekitar 5 persen.

Kedua, pertumbuhan target pajak yang terlalu ambisius dan selalu melebihi pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan dua kali lipat.

Faktor ketiga, tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif masih rendah, tercermin pada rendahnya pengembalian surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Sebab keempat, sistem teknologi informasi (TI) yang masih lemah sehingga basis data pajak belum sempurna. Hal ini membuat banyak wajib pajak yang lolos dan potensi tidak tergali optimal. Kekurangan lain adalah jumlah aparat pajak (fiskus) yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak. Jumlah fiskus saat ini baru separuh dari kebutuhan yang ideal. Belum lagi adanya oknum aparat pajak yang masih main mata dengan wajib pajak.

Bagaimanapun dirjen pajak yang baru tak boleh mengeluh dengan aneka kendala dan kondisi yang belum ideal tersebut. Justru tantangannya adalah bagaimana memaksimalkan kemampuan yang ada untuk mendapatkan hasil optimal. Tahun depan, dia sudah dipatok untuk dapat memenuhi penerimaan pajak sebesar Rp 1.424 triliun. Sungguh target yang amat berani, terlebih lagi pertumbuhan ekonomi tahun depan diprediksi hanya 5,4 persen.

Seberat apa pun target yang dicanangkan, Direktorat Jenderal Pajak tidak boleh panik dan menghalalkan berbagai cara untuk meraihnya. Bahkan dalam berbagai kesempatan para pengusaha mengungkapkan ketakutan dan keresahan karena dikejar-kejar aparat pajak. Apalagi sebagian dari para pengusaha memang saat ini dalam kondisi sulit.

Jangan seperti zaman Belanda ketika pajak menjadi trauma bagi masyarakat dan dunia usaha. Justru aparat pajak harus business friendly. Ramah terhadap wajib pajak. Itulah tantangan Robert Pakpahan. Seperti pepatah menyatakan, kita jangan membunuh ayamnya, tapi bagaimana agar ayam menghasilkan telor sebanyak mungkin. Sindiran klasik terhadap aparat pajak yang diibaratkan berburu di kebun binatang mesti dijadikan introspeksi.

Direktorat Jenderal Pajak juga tak boleh lagi menerapkan sistem ijon guna menutup kekurangan pajak. Lewat sistem ini, pajak yang mestinya baru dibayar tahun depan ditagih tahun ini, sehingga beban yang harus dipikul pengusaha menjadi dobel. Siasat yang pernah dilakukan pada rezim sebelumnya ini jelas membuat para pengusaha kelabakan.

Harus diingat bahwa tahun depan adalah tahun politik. Ada 171 pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan serentak. Bisa dibayangkan ingar-bingar yang terjadi ketika suhu politik meningkat. Jika dalam suasana seperti itu aparat pajak melakukan tindakan yang tidak benar dalam mengejar pajak, dapat dipastikan hal itu akan menjadi bumerang. Bahkan menjadi kampanye negatif buat pemerintah.

Dalam konteks itu, kita yakin bahwa dirjen pajak yang baru akan lebih berhati-hati dalam menagih pajak dan memenuhi target. Pemerintah sangat membutuhkan dunia usaha sebagai garda terdepan dalam penyerapan tenaga kerja. Aparat pajak mesti merangkul masyarakat dan dunia usaha, serta lebih ramah dan bersahabat dalam mengumpulkan uang untuk pundi-pundi negara.

Kita percaya bahwa potensi kita masih sangat besar. Banyak hal yang mesti dibenahi, baik dari sisi internal direktorat jenderal pajak, maupun dari sisi kepatuhan wajib pajak. Tetapi sekali lagi, aparat pajak tidak boleh membabi buta. Harus realistis. Kalaupun sudah melakukan berbagai upaya maksimal tetapi target belum juga tercapai, pemerintah dapat memotong anggaran yang tidak mendesak, agar defisit APBN tetap terjaga sehat. Yang penting, jangan sampai masalah pajak ini menimbulkan keresahan masyarakat dan dunia usaha yang berdampak negatif terhadap perekonomian.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: