Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ada beberapa Wajib Pajak (WP) yang menggunakan sosial media sebagai alat interaksi. WP tak sungkan menyampaikan keluhan mereka tentang kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sosial media pribadi Sri Mulyani.

Dalam sebuah komentar yang disampaikan oleh salah satu WP, Sri Mulyani mengungkapkan masih ada praktik curang dari pegawai pajak.

“Di Instagram saya tadi ada yang bilang, saya diperas orang DJP, tandatangan dipalsukan,” ujarnya di Kantor Pusat DJP, Rabu (6/12/2017).

Sri Mulyani pun langsung merespons protes tersebut, karena menurutnya itu merupakan bentuk interaksi seperti body contact langsung. “Small things tapi matters a lot,” kata dia.

Sri Mulyani juga berpesan kepada pegawai pajak untuk terus memperbaiki kinerja mereka, meskipun secara umum kinerja pegawai pajak saat ini mulai membaik. “Cegah korupsi mulai dari diri sendiri. Saya berterima kasih DJP mau cegah korupsi dari diri sendiri,” kata dia.

Menurutnya, saat DJP melakukan reformasi jilid I, dia ragu banyak karyawan DJP yang jujur, karena gaji mereka enggak cukup. Oleh karena itu, dia melihat jika gaji belum cukup sulit untuk menghindari diri dari korupsi.

“Selama 10 tahun lalu kita sudah ubah. Waktu saya jadi Menteri Keuangan 10 tahun lalu, setelah insentif diperbaiki, kami beramai-ramai tersesat menuju jalan kebenaran,” tukas dia.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty