Jalan Terang Bagi Para Konsultan

RUU Konsultan Pajak akan mengatur aktivitas para konsultan dan badan hukum lain yang menaunginya.

Senyum sumringah mengembang di wajah Didik Budi Waluyo. Tak lama lagi, ia dan rekan-rekannya sesama konsultan pajak bakal memiliki landasan dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Kepastian ini didapat setelah rapat paripurna DPR RI belum lama ini resmi memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2018. “Kami menyambut baik RUU ini,” kata pria yang membuka kantor konsultan pajak di Warung Buncit, Jakarta Selatan.

Kehadiran beleid ini memang menjadi kado yang manis bagi para konsultan pajak. Selama ini, keberadaan konsultan hanya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.

Dengan dirumuskannya RUU Konsultan Pajak, tentu profesi ini punya kekuatan hukum yang lebih kuat. “Memang sudah selayaknya konsultan pajak diatur UU,” kata Didik yang sudah menjadi konsultan pajak sejak 2009 dan kini jadi Managing Patner DBW Tax Consulting.

Anggota DPR yang jadi inisiator RUU Konsultan Pajak Mukhamad Misbakhun bilang, RUU Konsultan Pajak penting untuk melengkapi sistem reformasi perpajakan yang tengah dilakukan pemerintah. “Ini sebagai upaya menjaga keseimbangan kepentingan antara pembayar pajak dengan kewenangan pemerintah di bidang perpajakan,” kata Misbakhun mantai pegawai pajak yang kini jadi anggota DPR Komisi XI.

Menurut Misbakhun, regulasi profesi Konsultan Pajak selama ini hanya diatur PMK, sehingga kurang kuat. Padahal, profesi ini penting untuk menunjang penerimaan negara. Lagipula, perannya dalam memberikan edukasi perpajakan juga cukup strategis. “Makanya profesi ini perlu diberi penguatan dalam bentuk regulasi di tingkat undang-undang,” cetusnya.

Misbakhun menjelaskan, nanti akan dilakukan presentasi RUU sebagai inisiatif dari DPR di Badan Legislasi. Setelah itu, DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) demi membahas isi dan memanggil para pihak yang berkepentingan guna merumuskan konsep dasar rancangan kebijakan tersebut.

Independen

Merujuk ke Draf RUU Konsultan Pajak yang diterima KONTAN, kelak konsultan pajak tak lagi diatur-atur pemerintah. Menurut RUU ini, yang mengatur urusan Konsultan Pajak adalah Organisasi Konsultan Pajak itu sendiri, baik itu menyangkut sertifikasi profesi, kode etik profesi maupun standar profesi dari seorang konsultan pajak. Contohnya pelaksanaan ujian sertifikasi sepenuhnya diserahkan kepada Organisasi Konsultan Pajak. Sebagai catatan selama ini, ujian sertifikasi masih melibatkan unsur dari Pusdiklat Perpajakan dan Ditjen Pajak.

Namun, tentu saja, nanti perlu diatur lembaga mana yang berhak melakukan sertifikasi, dan bagaimana peran negara mengatur organisasi Konsultan Pajak ini. Maklumlah saat ini ada dua organisasi Konsultan Pajak, yakni Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP21).

Konsultan Pajak sendiri berharap dua lembaga tersebut bisa melebur, sehingga menjadi satu. “Harapannya dengan adanya UU ini nanti keduanya bergabung menjadi satu agar betul-betul menjadi organisasi yang solid dan kredibel,” kata Didik yang juga pengurus pusat IKPI.

Rancangan beleid ini juga akan mengatur syarat seseorang boleh menjadi konsultan pajak. Antara lain, orang tersebut harus memiliki keahlian, ilmu pengetahuan soal perpajakan dibuktikan dengan adanya sertifikasi. Untuk jenjang pendidikan misalnya, minimal harus setara 1 (S1) atau setara S1 yang plus wajib memiliki sertifikasi konsultan pajak.

RUU mengatur banyak hal, mulai persyaratan, kewenangan, serta sanksi bagi Konsultan Pajak.

Sanksi dan wewenang

Profesi ini juga terbuka bagi mereka yang berstatus pensiunan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak karena mereka termasuk orang yang punya keahlian perpajakan, sehingga bisa mengikuti program sertifikasi. “Dengan masuknya pensiunan diharapkan bisa menembah jumlah konsultan,” ujar Misbakhun yang juga anggota Baleg DPR.

Yang menarik calon beleid baru ini juga ingin memberi hak kekebalan ke konsultan pajak. Kekebalan tersebut berupa, tidak bisa dituntut secara hukum, baik secara perdata maupun pidana, selama mereka menjalankan profesinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Misbakhun, poin ini sengaja dimasukkan guna memberikan kepastian hukum bagi para konsultan pajak dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Namun demikian, beleid tetap mengatur sanksi bagi mereka yang nakal. Contohnya, menjalankan pekerjaan profesi konsultan pajak tanpa memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak. Ancaman pidananya minimal 1 tahun, dan paling lama 6 tahun serta denda paling banyak Rp 5 miliar.

Beleid ini juga mengatur tentang Konsultan Pajak asing. Nantinya, konsultan pajak asing tak boleh praktik atau membuka kantor konsultan pajak asing. Nantinya, konsultan pajak asing tak boleh praktik atau membuka kantor konsultan pajak maupun perwakilan kantor konsultan pajak di Indonesia.

Namun kantor konsultan pajak boleh memperkerjakan orang asing sebagai konsultan pajak, karyawan atau tenaga ahli bidang perpajakan atas izin pemerintah plus rekomendasi organisasi konsultan pajak.

Didik mengakui, banyak ketentuan dalam RUU itu yang menguntungkan mereka. Beberapa aturan main yang sebelumnya tidak jelas, kini menjadi lebih terang. Salah satunya menyangkut hak kekebalan yang tidak bisa dituntut pidana maupun perdata,”Selama ini kan tidak jelas,” ujarnya.

Begitu juga kewenangan sertifikasi yang diserahkan ke organisasi konsultan pajak. Menurutnya, beleid ini bisa membuat konsultan pajak semakin independen dan profesional.

Beleid juga mengatur soal kewenangan konsultan pajak. Dengan UU itu, konsultan pajak tidak hanya memberikan saran-saran terhadap wajib pajak (WP). Tapi juga bisa memberikan jasa pengurusan hak dan kewajiban perpajakan, jasa perwakilan dan/atau jasa pendamping klien, dalam rangka permohonan keberatan, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.

Ketua Umum Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi B. Sukamdani berharap, RUU ini bisa membantu meningkatkan kredibilitas para konsultan pajak. “Konsultan pajak yang profesional sangat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” ucapnya.

Selain itu, Misbakhun berharap, lewat beleid ini, profrsi konsultan pajak semakin berkembang di Indonesia. Saat ini, jumlah konsultan pajak di Indonesia masih terbilang sedikit. Anggota IKPI saja tercatat ada 2.361. Sementara bila digabung dengan AKP21 ada sekitar 4.500 orang konsultan. Dengan wajib pajak sekitar 32 juta, jumlah itu masih sangat sedikit. Sebagai contoh, Jepang yang jumlah penduduknya lebih sedikit memiliki 74.000 konsultan pajak.

Padahal sistem perpajakn Indonesia adalah sistem self assessment, di mana wajib pajak (WP) harus menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan pada Ditjen Pajak. Tidak semua WP memahami persoalan itu, sehingga membutuhkan jasa konsultan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mendukung lahirnyaUU Konsultan Pajak. “Aturan ini bisa memperjelas peran konsultan alam membantu WP yang selama ini agak abu-abu,” ujarnya.

Namun demikian, selain RUU Konsultan Pajak, masih ada prioritas legislasi untuk membahas RUU lain yang masih terkait seputar perpajakan. Antara lain revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, RUU Pajak Penghasilan, RUU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah dan RUU Bea Materai.

Jadi akankah perjalanan RUU konsultan pajak bisa mulus di DPR tahun depan ?

Sumber: Tabloid Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: