Pemerintah terus menghimbau Badan Usaha Tetap (BUT) di sektor teknologi segera memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Muhammad Haniv menyebutkan setelah Google, pihak pajak akan segera meminta Facebook dan Twitter untuk membayar pajak.

Haniv menuturkan saat ini pemerintah akan meminta Facebook terlebih dahulu.

“Oh ya sedang berlangsung (pemeriksaan pajak) Facebook. Kedua itu Facebook,” ungkap Haniv saat ditemui di kantor dirjen pajak, Kamis (1/11/2017).

Adapun besaran pajak yang nanti dikenakan berupa Pajak penghasilan (Pph) yang didapatkan dari Facebook maupun Twitter dari pembayaran iklan di aplikasi.

“Pph penghasilan mereka. Kan mereka ada penghasilan dari iklan. Penghasilan utama iklan jualan yang aplikasi,” ucap Haniv.

Sekedar informasi, setelah perundingan cukup lama, Google akhirnya merealisasikan kewajibannya untuk membayar pajak Kamis (11/1/2017).

Adapun besaran pajak yang ditagihkan sesuai surat pemberitahuan tahunan (SPT) 2016 dengan rincian Pajak penghasilan  (Pph) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) tahun 2015.

Sumber :tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty