JK: Kadin Biasanya Mengeluh soal Kredit dan Pajak

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta jajaran pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus berinovasi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan tidak hanya mengeluh kepada pemerintah.

“Biasanya Kadin selalu mengeluh tentang kredit dan pajak, tetapi sekarang Kadin membicarakan tentang bagaimana mendorong ekonomi dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini sesuatu yang sangat penting,” kata JK saat berpidato pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2017 di Hotel Radisson Batam, Kepulauan Riau, Kamis (14/12) malam.

Rapimnas bertema “Membangun Daerah dengan Meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk Memajukan Perekonomian Indonesia yang Berkeadilan” dihadiri, antara lain Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin yang juga mantan Menteri Perindustrian, MS Hidayat, dan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani.

JK mengatakan Kadin Indonesia harus bersama-sama pemerintah secara bahu-membahu mencari terobosan untuk meningkatkan kualitas SDM agar berdaya saing tinggi, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kadin Indonesia sebagai organisasi pengusaha yang menjadi mitra pemerintah diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri, sehingga akan terbuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kita harus bersama-sama berinovasi untuk mengatasi permasalahan itu. Kalau mengeluh tidak akan membuat sesuatu menjadi lebih baik. Kadin bukan tempat mengeluh,” tegas JK. .

Lebih jauh wapres menyatakan setiap negara memajukan ekonomi dengan caranya sendiri. Ada negara yang kaya karena memiliki sumber daya alam melimpah. Namun, lebih banyak negara yang maju karena memiliki SDM terampil, inovatif, kultur yang baik, serta semangat yang tinggi.

“Ekonomi Jepang maju karena semangat. Korea Selatan maju karena ingin menyaingi Jepang, demikian juga Tiongkok maju karena etos kerja yang tinggi. Semua negara boleh maju dengan caranya sendiri. Kita juga harus maju dengan ekonomi berkeadilan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, JK juga mengingatkan Kadin Indonesia berbenah untuk mengantisipasi dinamika perubahan ekonomi dan kemajuan teknologi yang sangat cepat saat ini. Dahulu masyarakat mengandalkan warung untuk berbelanja. Seiring perputaran waktu, posisi warung pun mulai digantikan Alfamart dan Indomaret.

Kini, memasuki era informasi, masyarakat pun mulai beralih kepada pola berbelanja online. Dinamika itu pun kini dihadapi angkutan umum. Sebelumnya, masyarakat menggunakan taksi sewa per jam dan taksi meteran, seiring kemajuan teknologi, posisi taksi pun kini mulai beralih menggunakan sistem online.

Oleh karena itu, pengusaha harus mandiri dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Sebab, tidak ada suatu usaha yang langsung tumbuh menjadi besar, melainkan kemajuannya dicapai setahap demi setahap, yaitu dimulai dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kemudian berkembang menjadi skala menengah yang kemudian menjadi besar.

Pemerintah juga terus berinovasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Diakuinya, saat ini masih terjadi ketimpangan pembangunan dan ekonomi antardaerah yang berdampak negatif bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menciptakan keseimbangan dengan cara memajukan sektor pertanian, industri, dan perdagangan.

“Pemerintah terus melakukan terobosan. Apabila kita tidak gerakkan industri, saya yakin kita akan kalah bersaing. Pemerintah terus menumbuhkembangkan industri secara berkelanjutan dengan cara memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan aturan yang menghambat,” tegas JK.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan komentar