Tahun 2018 yang sudah di depan mata bisa dibilang sebagai tahun politik. Deretan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah sedikit banyak bisa mempengaruhi kondisi ekonomi di tahun depan.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono mengatakan, kehadiran Pilkada serentak di tahun depan tidak begitu banyak berimbas kepada ekonomi Indonesia.
Tony merinci, jika anggaran Pilkada di 171 daerah masing-masing sebesar Rp 100 miliar dan diakumulasi menjadi Rp 17 triliun, maka tidak cukup banyak untuk mendongkrak ekonomi tahun depan.
“Kalau dikalikan Rp 100 miliar 170 Pilkada ketemunya Rp 17 triliun kan enggak gede. APBD DKI Rp 76-77 triliun, APBN Indonesia Rp 2.200, kalau Pilkada Rp 17 triliun enggak ada apa-apanya,” kata Tony dalam acara Outlook Pembangunan 2018: Tantangan di Tahun Politik di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).
Ia juga mengatakan bahwa pesta demokrasi yang hampir terjadi setiap tahun tidak perlu dianggap sebagai hal yang menakutkan. Sebab, kehadiran Pilkada serentak di tahun politik 2018 tidak banyak memberikan dampak ke ekonomi Indonesia.
“Di 2018 optimistis enggak ada dampak negatif Pilkada. Kalau ada terkompensasi dari aktivitas lain,” tutur Tony.
Melihat beberapa tahun ke belakang, Tony menambahkan, selama ini pesta demokrasi berlangsung cukup aman. Dengan demikian, kehadiran Pilkada serentak di 171 daerah tahun depan juga bisa berjalan tanpa hambatan sebagaimana mestinya.
Di tahun 2009 saat tahun Pilpres, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 4,5%. Angka ini bisa dibilang baik di tengah anjloknya pertumbuhan ekonomi negara tetangga. Di 2014, ekonomi Indonesia juga berhasil tumbuh 5,02%, meski mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya 5,58%, angka ini masih terbilang baik.
“Saya kok enggak pesimis atau tidak takut mengalami tahun politik 2019 atau Pilkada 2018,” tutur Tony.
Sumber : detik.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi

Tinggalkan komentar