Manager Retail PSO PT Pertamina (Persero), Boy Frans Justus Lapian, mengatakan kelangkaan elpiji 3 Kilogram (Kg) di beberapa daerah tidak terlalu serius. Pemerintah tidak perlu melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akibat kelangkaan ini.

“Sebenarnya stok kita sudah cukup, kalaupun diperlukan impor ya kita akan lakukan impor. Tetapi tidak ada khusus kita lakukan (impor) untuk mengantisipasi ini (kelangkaan di akhir tahun), tidak. Karena sebenarnya tidak ada pengurangan pasokan elpiji,” ujarnya saat ditemui dalam sebuah acara di Gedung BPH Migas, Senin (18/12)

Boy mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan peningkatan stok gas elpiji 3 Kg sebesar 5 persen dari stok normal untuk mengatasi kelangkaan tersebut. “Itu kita monitor juga daerah mana kemungkinan atau berisiko (terjadi kelangkaan) akan kita lakukan operasi pasar sehingga masyarakat akan tenang, tidak perlu merasa khawatir bahwa elpiji kurang.”

Dia mengatakan pihaknya menemukan indikasi banyak rumah tangga mampu ikut mengonsumi gas elpiji 3 Kg bersubsidi. Hal tersebut menyusul terjadinya kelangkaan gas yang sejatinya diperuntukan untuk warga miskin di beberapa daerah di Tanah Air.

“Masyarakat mampu malah membeli 3 Kg gitu loh, sehingga kita sekarang lebih tertibkan lagi untuk penyalur kita, agen kita supaya lebih selektif dalam melakukan penjualan,” kata Boy.

Tidak tanggung-tanggung, lanjut Boy, rumah tangga mampu tersebut mempunyai tabung gas elpiji 3 Kg lebih dari satu. Padahal, sudah ada aturan yang mengatur jumlah pembelian dalam distribusi.

“Sebetulnya sudah ada sistemnya cuma kadang kadang ya ada masyarakat yang seharusnya tidak membeli 3 Kg masyakat kalangan mampu, tapi dia membeli 3 Kg bahkan membeli banyak sehingga akhirnya seolah-olah elpiji kita tuh kurang gitu. Padahal, sebenarnya kita tidak pernah mengurangi pasokan elpiji di Indonesia,” ujarnya.

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty