Pembangunan infrastruktur kota-kota di Indonesia dinilai masih perlu banyak perbaikan. Bahkan tak sedikit, kota-kota tersebut sangat semrawut karena tata pembangunan hingga fasilitasnya tak dikelola secara baik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, masih banyak kota-kota di Indonesia mengalamiinfastructure gap sehingga perlu intervensi pemerintah untuk ditata kembali. “Indonesia banyak sekali kota-kota itu yang menderita atau disebut infrastructure gap yang sangat akut. Apakah itu dari sisi public transportation, apakah itu sanitasi saluran air, sampai kepada perumahan, dan manajemen sampah,” ucapnya saat memberikan keterangan pers pada event Seminar on Urbanization di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa (19/12/2017).
Dia menambahkan, banyak masyarakat di desa berimigrasi ke kota, tetapi tidak mendapatkan lingkungan yang lebih baik dan produktif. “Itu karena tadi, infrastruktur dasar dan light of investment di dalam bidang infrastruktur perumahan dan management dari wise itu sangat kurang,” kata Sri Mulyani.
Saat ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencoba melakukan investasi di bidang infrastruktur untuk menciptakan kondisi masyarakat yang efisien, inklusif, dan sustainable. “Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemda mencoba untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur untuk bisa menciptakan kondisi lalu lintas manusia, barang, dan jasa secara lebih efisien. Itu dengan transport nasional, transportdi provinsi dan kota. Juga untuk investasi di bidang perumahan yang lebih terkelompok sehingga tidak menyebar dan menimbulkan inefisiensi dari pergerakan manusia,” tuturnya.
Di daerah masih minim kapasitas, baik dari institusi, sistem pendanaan hingga instrumen pembiaayannya. Untuk itu, Direktur Jenderal yang ada di lingkungan Kemenkeu diperintahkan untuk fokus membangun kapasitas dari segi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Termasuk di dalam kemampuan kita membangun banyak fasilitas infrastruktur melalui public private partnership. Itu dibutuhkan untuk desain proyek, mengetahui bagaimana memgundang swasta, dan membuat kontrak jangka panjang yang baik sehingga nanti tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani menuturkan, dalam lingkup nasional, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp5.400 triliun untuk membangun infrastruktur dalam jangka waktu lima tahun. Untuk itu, pihaknya perlu bekerja sama dengan sektor swasta agar target pembangunan infrastruktur bisa tercapai
“Oleh karena itu, kita sekarang mencoba men-development instrumen dan kebijakan agar 1 dolar AS yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita bisa menarik berapa banyak uang swasta untuk bisa mendanai infrastruktur. Dengan struktur prudent sehingga pada akhirnya biaya infrastrukturnya tetap bisa terjangkau oleh masyarakat. Walaupun masih ada subsidi, tetapi mereka bisa memperkirakan dari sisi efisiensi subsidinya. Itu yang sedang kita lakukan dengan berbagai project, terutama di transport. Semisal LRT, MRT, dan LRT di berbagai daerah,” katanya.
Sumber : inews.id
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar