Pemerintah Godok Kenaikan Bea Masuk Impor Tembakau

Pemerintah tengah mengkaji kenaikan bea masuk untuk impor tembakau dari yang saat ini berlaku lima persen. Langkah ini dilakukan untuk membatasi impor tembakau sehingga industri rokok menyerap 100 persen tembakau produksi domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku perlu ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian dalam proses pengajuan izin importasi tembakau ke dalam negeri. Lantaran ada aturan larangan dan pembatasan (lartas) impor bahan baku industri.

“Kami bilang jangan pakai lartas lagi (impor tembakau). Kalau mau, pakai bea masuk saja lebih transparan (kenaikan). Dari pada minta rekomendasi, tidak keluar-keluar, mabok lagi semua,” ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (22/12/2017).

Rencana kenaikan tarif bea masuk ini, Darmin menuturkan akan berlaku untuk impor tembakau yang belum diproduksi di domestik maupun impor atas kekurangan bahan baku tembakau.

“Disepakati kalau tembakau yang belum dihasilkan di Indonesia akan dikenakan (kenaikan) bea masuk, dan yang sudah dihasilkan di Indonesia tapi belum cukup juga sama kebijakannya,” papar dia.

Akan tetapi, Darmin mengaku belum menghitung besaran tarif kenaikan bea masuk untuk impor tembakau. “Kami belum tahu berapa, biar mereka (kementerian/lembaga) terkait menghitungnya,” ujar mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Kenaikan bea masuk tersebut untuk membatasi impor tembakau dan industri rokok wajib menyerap 100 persen tembakau domestik.

“Kalau sudah terserap (100 persen) baru boleh impor. Kalau tidak (terserap bersih), akan dikenakan tarif yang belum tahu,” ucap Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto menambahkan, pemerintah ingin mengurangi impor tembakau dengan kebijakan ini.

“Wajib serap produksi lokal supaya impor berkurang lah. Makanya kita buat perencanaan, salah satunya dikenakan bea masuk (kenaikan),” ujar dia.

Pemerintah, Panggah mengatakan, akan membuat peta jalan (road map) pembagian kebutuhan tembakau di Indonesia maupun produksi dalam negeri setiap tahun.

“Jadi nanti setiap perusahaan rokok akan dibikin road map Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pertanian duduk bersama menentukan kira-kira setiap tahun produksi dalam negeri ini berapa. Jangan sampai kita paksakan produksi dalam negeri tidak ada, tapi tidak bisa impor, sehingga lebih baik bea masuk,” ujar Panggah.

Sumber : liputan6.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: