Belum Kuat Topang APBN, Penerimaan Pajak Perlu Digenjot

https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 04 20 1839869 belum-kuat-topang-apbn-penerimaan-pajak-perlu-digenjot-qCajsy7AY2.jpeg

Pemerintah telah menyampaikan realisasi penerimaan perpajakan 2017. Realisasi penerimaan pajak sementara mencapai Rp1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp1.283 triliun.

Sedangkan realisasi penerimaan bea dan cukai sebesar Rp192,3 triliun atau 101,7% dari target sebesar Rp 189 triliun. Penerimaan perpajakan tumbuh 4,3% dibanding tahun 2016. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi atas kinerja jajaran Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas pencapaian tahun 2017 yang lebih baik dibandingkan tahun 2016 maupun 2015, baik dari sisi nominal maupun persentase. Bahkan, Ditjen Bea Cukai dinilai berhasil melampaui prediksi dan ekspektasi.

”Ini adalah hasil optimal yang dapat dicapai. Di tengah kondisi perekonomian yang belum menggembirakan dan masih dalam fase pemulihan, pemungutan pajak yang agresif dan dipaksakan justru akan mengganggu perekonomian,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Yustinus memaparkan, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak berturut-turut adalah 6,92% (2014), 8% (2015), 4,26% (2016), dan 3,75%. Sedangkan pertumbuhan realisasi penerimaan bea cukai adalah 3,72% (2014), 11% (2015), -0,32% (2016), dan 7,43% (2017). Meskipun secara nominal dan persentase terhadap target meningkat, tapi kenaikannya secara alamiah belum cukup menopang pertumbuhan kebutuhan APBN.

Pertumbuhan penerimaan per jenis pajak menunjukkan kinerja PPh Non Migas kurang menggembirakan tumbuh 9,82% (2014), 20% (2015), 14% (2016), dan -5,52% (2017). Sebaliknya kinerja PPN membaik tumbuh 6,37% (2014), 4% (2015), -2,72% (2016), dan 16% (2017).

”Ini perlu menjadi catatan karena pasca amnesti pajak kepatuhan PPh belum meningkat. Perlu dilakukan upaya pengawasan yang lebih baik, termasuk ekstensifikasi subjek dan objek pajak. Tren positif PPN perlu dipertahankan,” paparnya. Yustinus mengatakan, pertumbuhan penerimaan cukai berturut-turut 8,85% (2014), 22% (2015), -0,78% (2016), dan 6,82% (2017).

Menurut dia, fluktuasi pertumbuhan penerimaan cukai mendorong percepatan ekstensifikasi barang kena cukai untuk menjaga stabilitas pertumbuhan. ”Penyusunan roadmap dan moderasi kenaikan target cukai hasil tembakau layak diapresiasi dan membuahkan hasil pertumbuhanyangbaik. Sedangkanbea masuk menunjukkan pertumbuhan positif yang signifikan di 2017 sebagai hasil reformasi kepabeanan,” katanya.

Menurut Yustinus, meski tren pertumbuhan penerimaan pajak positif namun belum kuat untuk menopang APBN 2018.

Karena itu, perlu dilakukan percepatan reformasi pajak agar kapasitas institusi pemungut pajak meningkat, administrasi lebih baik, dan kepastian hukum meningkat. ”Revisi target pajak 2018 menjadi opsi yang dapat diambil agar APBN 2018 tetap kredibel dan realistis. Kenaikan yang terlalu tinggi dan keterbatasan kapasitas rawan menggelincirkan kita pada pilihan jangka pendek, yang pada gilirannya dapat menciptakan praktik pemungutan tidak adil, misalnya pembayaran pajak di muka atau kontribusi di akhir tahun yang memberatkan wajib pajak, terutama BUMN,” katanya.

Dia menuturkan, moderasi pemungutan pajak tahun 2018 menjadi pilihan bijak di tengah kondisi ekonomi sedang bergerak menuju pemulihan dan situasi sosial-politik yang menghangat. Meski penegakan hukum tegas tetap dapat dilakukan, tapi sebaiknya didasarkan pada analisis risiko yang baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengidentifikasi bahwa penerimaan perpajakan ada faktor lain yang sifatnya memberi guncangan dari luar. ”Jadi banyak perusahaan yang sangat terpengaruh oleh harga komoditas. Kita juga tidak mau dalam situasi ekonomi tertekan, kita mengejar pajak yang justru makin membuat kontraksi sehingga kita juga perlu berhati-hati menciptakan ruang bernapas lagi bagi ekonomi untuk tumbuh,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, untuk mendongkrak penerimaan pajak, pihaknya akan memanfaatkan data dari otoritas pajak negara. ”Ke depan, kami akan melakukan inventarisasi dari data perpajakan kita. Jangan lupa Automatic Exchange Of Information (AEOI) di 2018 ini sudah mulai aktif pada pertengahan tahun bulan Juli, dan data dari tax amnesty (program pengampunan pajak) yang kami peroleh dan koordinasi pajak dan bea cukai semakin erat,” katanya.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: