Tax Amnesty dan AEoI Jadi Acuan

Pemerintah telah menargetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp 1.618,1 triliun dalam APBN 2018. Untuk merealisasikannya, Kementerian Keuangan bakal memaksimalkan informasi dari otoritas.

Target Rp 1.618 triliun tahun ini memang terkesan sulit realisasi. Dengan sasaran Rp 1.472,7 triliun pada tahun lalu saja, pemerintah hanya berhasil menghimpun Rp 1.339,8 triliun atau sekitar 91 persennya.

“Ke depan, kami akan melakukan inventarisasi data perpajakan kita,” kata Menkeu di Jakarta, Selasa (2/1). Data yang dia maksud antara lain diperoleh dari program pengampunan pajak serta kebijakan Pertukaran Informasi secara Otomatis (AEoI) yang berjalan mulai pertengahan tahun ini.

Selain itu, institusi pajak akan menyelaraskan data laporan keuangan para wajib pajak dengan otoritas kepabeanan. “Kami akan melakukan pelapisan informasi data wajib pajak dengan data kepabeanan agar terjadi konsistensi. Kalau ada wajib pajak yang masih punya tiga-empat versi laporan keuangan, kami rapikan,” jelasnya.

Kemudian, akan dilakukan kajian untuk mengurangi beban dari masing-masing kantor pelayanan pajak agar bisa fokus dalam mengamankan penerimaan pajak. Saat ini, beban kerja dari kantor pelayanan pajak meningkat dan tidak seimbang seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak.

“Dengan peninjauan terhadap KPP dan basis data, mereka bisa bergerak lebih sistematis, terorganisasi, dan tidak ngawur. Jadi, tidak semua dikejar-kejar dengan data yang tidak ada,” ujar Mulyani.

Dia juga mengharapkan, sistem insentif yang diberikan pegawai otoritas pajak dapat ikut menjadi pemicu dalam peningkatan penerimaan pajak. Terakhir, kata Menkeu, upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong penerimaan pajak pada 2018 adalah dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.

Sri Mulyani optimistis, berbagai upaya itu serta target penerimaan pajak di 2018 yang lebih realistis bisa mendukung pencapaian pendapatan dari sektor pajak. “Kami tidak mau dalam situasi ekonomi tertekan, mengejar pajak justru makin membuat kontraksi. Jadi, kami perlu berhati-hati menciptakan ruang bernapas ekonomi untuk tumbuh,” imbuhnya.

DEFISIT 2,57 PERSEN

Sri Mulyani juga menyampaikan, defisit anggaran pada APBN-P 2017 lalu mencapai 2,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Catatan itu lebih kecil dari 2,92 persen yang ditargetkan.

Menkeu menjelaskan, realisasi defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar Rp 1.655,8 triliun dan belanja negara yang telah mencapai Rp 2.001,6 triliun. Realisasi pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.339,8 triliun atau 91 persen dari target, dan penerimaan negara bukan pajak sebanyak Rp 308,4 triliun atau 118,5 persen dari target.

Penerimaan perpajakan itu berasal dari penerimaan pajak non-migas Rp 1.097,2 triliun atau 88,4 persen dari target, PPh migas Rp 50,3 triliun atau 120,4 persen dari target, serta kepabeanan dan cukai Rp 192,3 triliun yang setara 101,7 persen dari target.

“PPN tumbuh 16 persen, PPh non-migas tumbuh 10,9 persen tanpa tax amnesty, cukai tumbuh 6,8 persen, bea masuk tumbuh 7,7 persen dan bea keluar tumbuh 34,9 persen,” ujar Sri Mulyani.

Sedangkan untuk realisasi belanja negara, belanja pemerintah pusat tercatat Rp 1.259,6 triliun atau 92,1 persen dari pagu. Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa Rp 742 triliun atau 96,8 persen dari pagu. Untuk menutup defisit anggaran tersebut, pemerintah telah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp 426,1 triliun.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani memastikan APBN-P 2017 telah menunjukkan realisasi menggembirakan dari sisi pendapatan, belanja serta terjaganya keberlangsungan fiskal. “Dengan penyerapan belanja lebih besar, tapi defisit tidak besar, ini berarti APBN memiliki daya dorong dan bisa menggerakkan roda perekonomian tanpa menimbulkan persoalan berkelanjutan,” ujarnya.

SEKTOR ENERGI SUMBANG RP 129 TRILIUN

Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, sektor di kementeriannya menyumbang hampir 50 persen dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun lalu. Yakni senilai Rp 129,07 triliun dari total Rp 260 triliun pendapatan pemerintah dari nonpajak.

“Sektor ESDM juga menjadi andalan dan berpengaruh dalam mendukung pembangunan dan perekonomian nasional,” katanya di Pos Pengamatan Gunung Agung, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Selasa (2/1) lalu.

Jonan mengungkapkan, capaian tersebut juga melampaui target sektor ESDM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2017 senilai Rp 111 triliun atau 116 persen dari target. Secara agregat, menurut dia, capaian itu juga lebih besar dibandingkan dua tahun sebelumnya, yakni senilai Rp 79,94 triliun pada tahun 2016, dan Rp 118,7 triliun pada tahun 2015.

Jonan menambahkan PNBP subsektor minyak dan gas bumi (migas) per tanggal 29 Desember 2017 diperkirakan membukukan Rp 85,6 triliun. Lebih tinggi dari target 2017 senilai Rp 76,6 triliun. Penerimaan itu didapat dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Migas mencapai Rp 79,6 triliun dan PNBP Migas lainnya senilai Rp 6 triliun.

Selain itu, dia memaparkan, penerimaan negara yang didapat dari Pajak Penghasilan (PPh) migas senilai Rp 49 triliun. Sehingga total penerimaan dari subsektor migas mencapai Rp 135 triliun atau 113 persen dari target APBN Perubahan senilai Rp 119 triliun. “Tahun 2016 penerimaan dari subsektor mencapai Rp 87 triliun,” ucapnya.

Pada periode yang sama, PNBP dari subsektor mineral dan batu bara (minerba) diperkirakan menembus Rp 40,6 triliun atau 125 persen lebih tinggi dari target APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 32,7 triliun. Penerimaan dari subsektor itu terdiri dari royalti senilai Rp 23,2 triliun, penjualan hasil tambang Rp 16,9 triliun, dan iuran tetap Rp 500 miliar. Sebagai perbandingan, dikemukakan Jonan, pada tahun 2016 PNBP subsektor minerba mencapai Rp 27 triliun.

Sementara itu, subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) juga mencatatkan capaian PNBP 140 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Hingga 29 Desember 2017, dinyatakannya, penerimaan panas bumi diperkirakan mencapai Rp 933 miliar, sedangkan target dalam APBN Perubahan 2017 senilai Rp 671 miliar.

Selain ketiga subsektor itu, Kementerian ESDM mencatat PNBP dari beberapa kegiatan lain mencapai sekitar Rp 1,87 triliun. Jumlah itu bersumber dari PNBP Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar Rp 1,16 triliun yang terdiri dari iuran badan usaha dari penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp 863 miliar, dan iuran badan usaha dari pengangkutan gas bumi melalui pipa sekitar Rp 294 miliar. Selanjutnya, sekitar Rp 730 miliar diperoleh dari kegiatan-kegiatan, seperti penjualan dan sewa jasa, pendidikan, serta Badan Layanan Umum.

Sumber : prokal.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: