Pelaku usaha tidak bisa ber­buat banyak atas pengenaan pajak yang dilakukan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Tolok ukur berlangsung­nya ekspor ada di sensitivitas masyarakat di sana atas kenai­kan harga. Awas ekspor bisa kita terancam.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik & Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pen­gusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat mengatakan, kebijakan itu akan berpen­garuh terhadap produk yang diekspor. “Beberapa produk, dan beberapa anggota kami memang ekspor ke sana. Tentu akan pengaruh saya rasa, harga jualnya juga otomatis berpen­garuh,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Meski begitu, Rachmat tidak mau buru-buru menyimpulkan berapa besar dampak penurun­annya. Sebab kenaikan pajak akan memengaruhi harga, dan sensitivitas masyarakat akan menjadi penentunya.

Dia menjelaskan, orang Indo­nesia tentu akan gerah dengan kenaikan harga suatu barang karena pendapatan di sini luma­yan sulit. Sedangkan masyarakat di Arab maupun UEA, cukup terbilang sejahtera. Sehingga dampak pasti ada, namun tidak akan sebesar Indonesia.

Rachmat menyebut, produk Indonesia yang diekspor ke kedua negara tersebut sep­erti mie instan, kopi kemasan, permen, dan produk makanan minuman. Dengan pengenaan pajak, eksportir tidak akan bisa menghindar.

Hanya saja, lanjut dia, pelaku usaha bisa lebih gencar melaku­kan penjualan. “Musuh dari pajak itu kenaikan harga, kaitan­nya dengan keinginan orang membeli. Jadi bagaimana kita mengimbangi keinginan orang membeli itu. Harus dipergencar promosi, dan efisiensi untuk mengurangi biaya internal,” katanya.

Dia memprediksi, dalam waktu dekat pengenaan pajak 5 persen tidak mempengaruhi kinerja ekspor produk ke Arab Saudi dan UEA. Namun untuk jangka panjangnya, harus meli­hat seberapa besar sensitivitas masyarakat di sana terhadap kenaikan suatu harga.

“Saya belum bisa berpenda­pat, tapi dalam waktu pendek nggak ya. Cuma dalam waktu menengah panjang, kami li­hat, kalau ternyata sensitivitas harganya tinggi, ya mungkin akan terjadi penurunan per­mintaan, dan ekspor menurun,” tuturnya.

Rachmat mengakui tidak ada yang bisa banyak dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kebijakan Arab Saudi. Namun dari dalam negeri, pemerintah bisa memberi dukungan agar industri lokal lebih kompetitif, dan mampu bersaing di pasar global.

Sekadar informasi, per 1 Januari 2018 Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) mulai memperkenalkan pajak pertam­bahan nilai (PPN) untuk per­tama. Pungutan pajak 5 persen itu diterapkan di sebagian besar barang dan jasa.

UEA memperkirakan, penda­patan PPN akan sekitar 12 miliar dirham, atau sekitar 3,3 miliar dolar AS pada tahun pertama. Jumlah itu setara Rp 44,70 trili­un. UEA berencana mengenakan pajak untuk bensin, solar, maka­nan, pakaian, dan tagihan listrik, sedangkan hotel sudah dike­nakan PPN. Timbal baliknya, pengeluaran yang dikeluarkan dari pajak berupa perawatan medis, layanan keuangan, dan transportasi umum.

Sumber : rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty