Menimbang Untung dan Rugi Skema Gross Split

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya mengganti rezim pengembalian biaya operasi atau cost recovery untuk kontraktor minyak dan gas dengan skema gross split. Skema ini disempurnakan agar iklim investasi hulu migas tetap terjaga dan nantinya bisa kembali berjaya seperti dulu.

Setidaknya sudah 40 tahun pengelolaan migas Indonesia menggunakan Production Sharing Contract(PSC) dengan skema cost recovery. Dalam skema ini, semua biaya investasi yang dikeluarkan perusahaan migas nantinya akan diganti oleh negara jika berhasil berproduksi.

Namun, permasalahan yang muncul adalah ketika harga minyak melemah maka biaya cost recoveryterus melonjak dan memberikan beban terhadap anggaran negara. Kondisi kian diperparah ketika penerimaan negara melemah sehingga perlu ada penyesuaian agar tidak memberikan tekanan tajam terhadap roda perekonomian.

Situasi dan kondisi itu yang membuat pemerintah sejak 16 Januari 2017 silam mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, yakni pembagian dilakukan di awal. Adapun perubahan ini dengan ketetapan pemerintah tidak lagi menanggung beban keuangan negara.

Di sisi lain, perusahaan migas melalui skema gross split ini diminta lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Meski tidak ditampik, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dan sempat memunculkan ‘udara tidak positif’ terhadap investasi di hulu migas.

Kebijakan itu sebelumnya diatur dalam Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang dirilis pada Rabu, 18 Januari 2017. Permen ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak bagi hasil yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil produksi migas.

Namun demikian, skema gross split menjadi tantangan yang cukup berat bagi operator blok migas. Bila pengelola tidak efesien dalam menjalankan kegiatan produksinya, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Di sisi lain, pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga terancam lantaran semua proses pengadaan barang dan jasa diserahkan pada kontraktor.

Oleh sebab itu, pemerintah yang diwakili Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar kembali melakukan sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Regulasi ini berlaku untuk kontrak-kontrak baru sejak diundangkan pada 27 Agustus 2017.

Revisi Permen Gross Split memuat delapan poin penting, di antaranya komponen progresif kumulatif produksi migas, komponen progresif harga minyak, komponen progresif harga gas bumi, komponen variabel status lapangan, komponen variabel tahapan produksi, komponen variabel kandungan hidrogen-sufrida (H2S), komponen variabel ketersediaan infrastruktur, dan diskresi pemerintah.

Dalam sejumlah kesempatan, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pemerintah bisa mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan skema gross split. Sebab, biaya operasi tak lagi dibebankan ke negara, tapi ke kontraktor migas. Kondisi ini bisa memberikan efek positif terhadap optimalisasi penggunaan APBN untuk perekonomian.

Berkaca dari 2016, biaya operasi yang pada awalnya dikeluarkan oleh kontraktor pada akhirnya menjadi tanggungan pemerintah. Misalnya pagu cost recovery sebenarnya USD8,4 miliar tapi membengkak menjadi USD11,4 miliar. Kenaikan pagu tersebut tentu memberikan beban tersendiri terhadap ruang gerak APBN terkait pencapaian sejumlah target perekonomian.

Saat ini, tanpa cost recovery, APBN tidak akan terusik lagi. Di sisi lain, para kontraktor juga justru mendapatkan keuntungan besar jika bisa melakukan efisiensi dan penghematan. Bahkan, skemagross split ditegaskan tidak akan menghilangkan kendali negara karena penentuan wilayah kerja di tangan negara dan pembagian hasil ditentukan negara.

Di sisi lain, simulasi memakai skema gross split dinilai telah mendorong minat investasi hulu migas. Terbukti dari adanya 15 dokumen penawaran WK migas yang terdiri dari 10 WK migas konvensional dan lima WK no konvensional. Setidaknya, sebanyak lima WK diambil oleh investor dari 10 KKKS.

Wilayah kerja tersebut meliputi Andaman I di Lepas Pantai Aceh, Andaman II di Lepas Pantai Aceh, South tuna di Lepas Pantai Natuna, Merak-Lampung di Lepas Pantai dan daratan Banten-Lampung serta Pekawai di Lepas Pantai dan Daratan Maluku.

Sedangkan pada 2015 dan 2016, dari masing-masing delapan wilayah kerja dan 14 wilayah kerja, tak satupun yang diambil oleh KKKS. “Setelah ada gross split banyak WK yang mulai diambil. Dulu 2015 dan 2016 tidak ada sama sekali,” tutur Arcandra.
Dalam sebuah kesempatan, Arcandra Tahar menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perpajakan Gross Split sudah diteken Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Arcandra menyebut isi PP Nomor 53 Tahun 2017 tersebut tidak ada perubahan dari draf yang sebelumnya diusulkan seperti tax lost carry forward atau kompensasi kerugian pajak serta pajak tidak langsung selama masa eksplorasi sampai minyak pertama kali keluar.

Selain itu pemerintah juga akan memberikan insentif kepada investor dengan mengganti pajak yang telah dibayar menjadi porsi bagi hasil untuk blok eksploitasi. Pemerintah akan mengganti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dibayar dengan penambahan bagi hasil atau split. Penambahansplit nantinya akan setara dengan pajak yang dikeluarkan.

Aturan perpajakan ini memang ditunggu-tunggu oleh pengusaha migas sejak revisi aturan skema PSCgross split terbit. PP perpajakan dibutuhkan pengusaha migas selaku investor untuk menghitung keekonomian proyek migas.

“Tanpa aturan tersebut para pelaku di industri migas yang akan memakai kontrak jenis gross split tidak tahu bagaimana perhitungan pajaknya. Dengan adanya aturan perpajakan ini maka sekarang para pelaku dapat menghitung pajaknya,” jelas Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: