Sri Mulyani: Keringanan Pajak Tak Banyak Dilirik Pengusaha, Kenapa?

https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 09 20 1842171 sri-mulyani-keringanan-pajak-tak-banyak-dilirik-pengusaha-kenapa-wxDbC5rRGy.jpg

Pemerintah akan mengevaluasi kembali insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance yang selama ini diberikan kepada pengusaha. Ini dilakukan lantaran keringanan pajak ini tidak laku atau tidak diminati pengusaha.

”Kita sudah mencanangkan tax allowance dan tax holiday, tapi enggak ada satupun yang apply. Kenapa? Apa tidak menarik atau perlu insentif lain? Kita akan lihat apa sih kondisi yang bisa men-trigger mereka untuk ekspansi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, kemarin.

Mantan Direktur Pelak sana Bank Dunia ini menuturkan, insentif pajak tersebut sejatinya disusun berdasarkan masukan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dunia industri.

Saat disusun kala itu, mereka kompak mengatakan bahwa tax holiday dan tax allowance merupakan bentuk insentif yang diperlukan oleh dunia usaha. ”Itu kan sebenarnya (tax holiday dan tax allowance) sudah diformulasikan cukup lama selama ini,” katanya. Menurut Sri Mulyani, kebijakan tersebut bahkan telah berlangsung hampir 10 tahun, ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, keringanan pajak tersebut disusun berdasarkan masukan dari BKPM, kalangan industri. ”Mereka mengatakan itu bentuk insentif yang diperlukan, seperti depresiasi yang dipercepat, berbagai hal yang kita masukkan.

Lost carry forward. Beberapa hal itu mungkin kita perlu review lagi. Sekarang ini kebutuhan industri seperti apa?,” imbuh dia. Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengaku akan mengkaji ulang mengenai insentif tersebut. Termasuk mengenai halangan yang membuat dunia usaha tidak berminat untuk memperoleh tax holiday dan tax allowance. ”Banyak sekali perubahan hampir 10 tahun lalu. Kalau tadi masukannya mengenai daya kompetisi kita adalah labour weight, ada masalah bahan baku, ya kita akan lihat. Kalau halangannya banyak hal lain, ya kita akan dengar dan nanti akan disampaikan kepada menteri yang lain. Kan tidak semua persoalannya itu soal keuangan,” tandasnya.

Sri Mulyani juga mengatakan, terkait pertumbuhan pajak yang tumbuh 20% yang menjadi kekhawatiran pengusaha ditanggapi terbuka. Dia beralasan Undang-Undang APBN telah ditetapkan DPR dan pemerintah. Karenanya dia juga berharap bisa mendengar keluhan dari para pelaku usaha. ”Kita lihat saja suasananya nanti. Ada sektor yang memang pertumbuhannya cukup tinggi tentu akan kita lihat lagi petanya dalam tax base kita. Sebab ada sektor-sektor yang memang sedang bertahan karena komoditinya yang drop,” ungkapnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menerapkan langkah-langkah perbaikan di sektor per pajak an.

Misalnya membangun kesadaran pajak melalui e-service, mobile tax unit, KPP Mikro maupun outbound call. Selain itu Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak akan meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan. Seperti diketahui realisasi penerimaan pajak 2017 mencapai Rp1.343,4 triliun yang berasal dari penerimaan pajak, bea cukai maupun PPH Migas. Ada pun tahun 2018 target penerimaan pajak diharapkan bisa mencapai Rp1.641,1 triliun.

Penerimaan pajak tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.424 yang berasal dari PPH Migas Rp38,1 triliun serta pajak nonmigas Rp1.385,9 triliun. Adapun di sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp194,1 triliun. Di tempat yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan P Roeslani mengatakan, langkah pemerintah mencari formulasi mengenai tidak diminatinya fasilitas tax allowance maupun tax holiday sebagai hal yang positif. ”Namun begitu, permasalahan ini juga harus di lihat case by case. Kenapa tidak ada yang minat? Belum ada yang lapor. Bisa saja tidak diminati barangkali karena tidak sesuai kebutuhan pengusaha,” ungkapnya.

Dia menambahkan Kadin juga akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai kebutuhan-kebutuhan yang sangat memerlukan fasilitas tax allowance maupun tax holiday. Sementara, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, insentif pajak tersebut harus dievaluasi. ”Sebab buat apa ada fasilitas tapi tidak bisa di manfaatkan. Lebih baik memang bottom up, berangkat dari kebutuhan industri yang konkret,” ujarnya. Meski begitu, kebutuhan soal insentif berupa tax holiday dan tax allowance tidak harus berkaitan dengan sektor industri saja, melainkan harus dilihat dari banyak faktor. ”Misalnya kepastian hukum dan kemudahan prosedur,” ujarnya.

Dia menambahkan Kemenkeu harus mencari titik temu yang menghasilkan win win solution antara pengusaha. ”Supaya dampaknya juga positif terhadap semuanya, baik itu pengusaha maupun bagi pemerintah. Sehingga pengusaha juga tidak merasa khawatir jika pemerintah menargetkan pertumbuhan pajak 20%, sementara imbal baliknya tidak sepenuhnya dirasakan,” pungkas dia.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: