Jakarta. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 146 Tahun 2017 yang mengatur penyederhanaan sistem struktur cukai pada 24 Oktober 2017 lalu disambut positif. Namun begitu, waktu pelaksanaan beleid tersebut yakni pada 2021 dinilai terlalu lama.

Wakil Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) Abdillah Hasan mengatakan, dengan PMK ini maka pemerintah telah melaksanakan rencana penyederhanaan struktur cukai secara jelas. “Sebenarnya itu arahnya bagus. Tapi waktunya, terlalu lama, harusnya sampai tahun 2019, sebelum pemerintahan ganti,” katanya, Rabu (10/1).

Abdillah juga menilai, struktur tarif cukai yang menjadi lima layer pada 2021 terlalu banyak. Dia mengusulkan sebaiknya golongan sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) digabungkan menjadi satu. Kemudian sistem struktur cukai sigaret kretek tangan (SKT) disederhanakan menjadi dua golongan saja.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Artikel

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty