Jalan Keluar dari PPN Tanah Suci

Riko Afri, salah satu karyawan di perusahaan perjalanan atawa travel umrah di Jakarta, belakangan digeluti rasa galau. Riko galau bukan karena masalah pada dirinya, tapi memikirkan sejawatnya di Kota Mekkah yang terbebani kenaikan beban hidup akibat kenaikan harga barang dan Jasa.

Cerita ini bermula saat pemerintah Arab Saudi memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5% untuk produk dan jasa. Keputusan itu diambil karena Arab Saudi kesulitan duit, akibat menciutnya kas negara lantaran harga minyak mentah dunia sedang surut.

Kebijakan pengenaan PPN berimbas ke mana-mana. Apa lagi kebijakan dibarengi dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik di negeri itu, “Ongkos taksi yang semula 15 SAR (Arab Saudi Riyal) sekarang naik jadi 20 SAR,” kata Jihad, pria asal JawaTimur yang bekerja sebagai tenaga pendamping haji dan umrah di Tanah Suci umat Islam itu

Bagi Jihad, adanya PPN 5% plus pengurangan subsidi membuat biaya hidup di Arab Saudi kian mahaL. Selain berdampak ke kebutuhan bahan pokok, kebijakan itu juga menaikkan tarif hotel dan biaya catering.  Kondisi inilah yang kini dihadapi pengusaha travel umrah.

Risiko inflasi yang terjadi Arab Saudi mengacaukan perhitungan bisnis dari pengusaha jasa travel umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah umrah (PPIU). Hitungan umrah yang sudah dibuat sebelumnya, jadi amburadul karena ada komponen biaya naik.

Maklum, pemberangkatan jemaah umrah di Januari 2018 telah dikenakan PPN 5%. Sementara, harga paket umrah dari jemaah tersebut tanpa menghitung beban PPN 5%. “Di sini ada selisih biaya yang ditanggung perusahaan travel. Biaya dari PPN hotel dan PPN katering yang sebelumnya belum dihitung dalam paket umrah jemaah,” kata Artha Hanif, Wakil Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Menurut Artha, jika tak pandai-pandai berhitung, pengusaha travel yang mengangkut jemaah di bulan Januari 2018 bisa pusing memikirkan keuangan nya. Namun, agar hal tersebut tak terjadi, Artha menyarankan pengusaha travel untuk kreatif mencari jalan keluar.

Pertama, menurunkan standar hotel jemaah untuk mendapatkan tarif murah. Kedua, jumlah pendamping jemaah dari Indonesia dan menyewa tour guide di Mekkah.

Atau, mereka harus membebankan komponen biaya yang kena PPN ke jemaah tetapi dengan persetujuan mereka. “Inti nya harus dijelaskan dan disetujui jemaah,” kata Artha. Jalan lain, ya rela mengurangi keuntungan.

Jika melihat dari potensi kenaikan beban operasional, Artha yakin, tak berpengaruh besar bagi perusahaan travel umrah besar yang mapan. “Jangka pendek bisa mengurangi margin ketimbang mengecewakan jemaah,” kata Artha.

Namun sebaliknya, pengenaan PPN tersebut akan menjadi masalah bagi perusahaan travel menengah ke bawah. “Mereka punya uangnya terbatas,apalagi jika tax punya buffer budget antisipasi kenaikan,” katanya.

Lebih mengkhawatirkan lagi kata Artha, perusahaan travel yang menawarkan paket umrah sangat murah. “Pengusaha travel yang menawarkan tarif di luar logika itu akan bingung dan bisa menjadi masalah kelak,” kata Artha khawatir.

Keseimbangan baru

Efek pemberlakuan PPN serta ncabutan subsidi BBM dan listrik di Arab Saudi lambat laun akan berdampak ke bisnis umrah. Muharom Ahmad Wakil Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) menguraikan, jika beban operasional naik, otomatis pengusaha akan melakukan penyesuaian tarif .

Namun, penyesuaian tarif tak bisa otomatis, karena kebijakan pengenaan PPN baru berlaku Januari 2018. Dalam proyeksi Muharom, kenaikan tarif umrah akan terlihat pada bulan Rajab dan Ramadhan. “Saat ini bergerak dinamis sampai menemukan titik keseimbangan baru saat Ramadan,” kata Muharom.

Pengenaan PPN 5% dalam transaksi barang dan jasa di Arab Saudi telah direspons Kementerian Agama (Kemnag). Dalam rencana, Kemnag akan memasukkan hitungan kenaikan biaya PPN 5% itu ke dalam harga acuan paket umrah yang nanti akan diberlakukan kepada perusahaan travel umrah.

Untuk diketahui, sebelumnya Kemnag akan memberlakukan batas bawah biaya paket umrah sebesar Rp 20 juta. Jika mengacu kenaikan PPN sebesar 5%, setidaknya kenaikan batas ba-wah biaya paket umrah itu bisa naik menjadi Rp 21 juta atau naik sebesar Rp 1 juta.

Namun, Artha tak setuju dengan rencana Kemnag dengan memukul rata kenaikan 5% batas bawah tarif paket umrah itu. Artha beralasan, tak semua komponen biaya paket umrah terkena PPN. “Paling hanya sepertiga yang terkena PPN Arab Saudi itu,” kata Artha.

Menurut Artha, kenaikan PPN tak lantas membuat pengusaha di Arab Saudi latah menaikkan harga atau tarif. Soalnya, masih ada pengusaha hotel yang mau menanggung PPN nya. “Kalau mereka menanggung, artinya kita tak membayar,” kata Artha.

Begitu juga tiket penerbangan, jika salah satu maskapai menaikkan harga karena PPN, bisa saja maskapai lain mengambil mau menanggung PPN. “Ini strategi bisnis yang bisa di manfaatkan,” katanya.

Sumber : Tabloid Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: