Diskon Pajak UKM Jadi 0,5%, Kemenperin: Itu Bagus Sekali

https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 26 20 1850519 diskon-pajak-ukm-jadi-0-5-kemenperin-itu-bagus-sekali-ejHQxzR522.jpg

Kementerian Perindustrian menyambut baik rencana Kementerian Keuangan untuk menurunkan pajak penghasilan (PPh) usaha kecil menengah (UKM) yang sebelumnya dipatok 1% menjadi 0,5%, yang artinya mendapat potongan hingga 50%.

“Itu bagus sekali, pajak diturunkan untuk UKM akan memacu pertumbuhan UKM lebih banyak lagi,” kata Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih saat berbincang di Jakarta kemarin.

Selain menurunkan PPh UKM, Kemenkeu juga berencana menurunkan ambang batas dari status pengusaha kena pajak (PKP).

Dalam PP No 46/2013, pemerintah menetapkan ambang batasan omzet pengusaha kecil yang wajib menjadi PKP, yaitu Rp4,8 miliar setahun. Dalam hal ini, Gati menyampaikan, penurunan ambang batas omzet untuk PKP tersebut justru akan memberatkan UKM.

“Kalau ambang batas omzetnya diturunkan, meskipun ada diskon, ya jadinya sama saja,” ujar Gati.

Menurut Gati, UKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar masih belum memiliki manajemen keuangan dan pembukuan yang baik karena fokus untuk mengembangkan usahanya.

Ketika mereka dikukuhkan menjadi PKP, mereka akan menemui kesulitan untuk mengaturnya. “Menjadi PKP itu kan tidak mudah, mereka harus urusi faktur pajak, lapor SPT, pendataan harus benar. Kalau salah-salah, mereka malah bisa kena sanksi dan harus bayar pajak lebih besar,” ujarnya.

Untuk itu, Gati akan menggelar pertemuan dengan pelaku UKM di bawah binaannya dan meminta tanggapan atas rencana tersebut. “Kita akan mendengarkan para IKM dan meminta tanggapan mereka untuk bisa direkomendasikan kepada Kemenkeu,” pungkas Gati.

Hingga saat ini, Kemenkeu masih mengkaji rencana penurunan ambang batas omzet untuk IKM tersebut. Diketahui, diskon PPh untuk UKM merupakan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menggeliatkan UKM yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) ta hun ini berencana menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1,2 triliun bagi koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM). Rencananya, unuk memaksimalkan program tersebut, LPDB bakal bekerja sama dengan bank pem bangun an daerah (BPD).

Direktur Utama LPDB Braman Setyo mengaku, komitmen pemerintah menyalurkan dana bergulir Rp2,1triliun akan dilanjutkan pada tahun ini. Dari jumlah itu, masih ada dana sekitar Rp1,2 triliun. Dana tersebut rencananya seluruhnya disalurkan tahun ini.

“Potensi dana bergulir Rp1,2 triliun harus di selesaikan. Kami berharap bisa dilakukan secara cepat. Targetnya pada Agustus-September 2018 ini sudah habis (tersalurkan),” kata Braman

Kendati dikerjasamakan dengan Bank Pembangun an Daerah (BPD), dana bergulir LPDB tetap akan disalurkan sesuai konsep pembiayaan lembaga ini, yaitu kepada UKM, koperasi, dan lembaga ke uang an bukan bank. LPDB juga akan melakukan negosiasi agar besaran bunga pembiayaan dari BPD sehingga tidak terlalu membebani debitur.

“Harapannya, bunga di bawah dua digit. Nanti dengan BPD bisa dinegosiasikan. Mungkin bisa 5,5% untuk simpan pinjam, 4,5% untuk produktif. Itu bisa dibicarakan,” imbuh dia.

Tak hanya itu, LPDB juga ber harap persoalan kredit macet bisa dituntaskan pada 2019. Rasio kredit macet (nonperforming loan /NPL) bisa ditekan hingga 0%. Maksimal, NPL sesuai aturan pemerintah di bawah 5%. 

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: