Pemerintah berencana menerbitkan kembali paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakanekonomi ke-16 ini, rencananya akan terkait dengan tata niagaekspor dan impor.

“Pak Darmin (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) dan Pak Presiden sangat ngotot urusan tata niaga ekspor-impor. Mungkin menjadi menjadi paket 16. Itu kan utang kita sejak lama,” kata Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady di Gedung Permata Kuningan, Senin (29/1).

Salah satu hal yang diatur dalam paket tersebut lanjut dia, yaitu menghilangkan rekomendasi untuk impor bahan baku kebutuhan industri. Sebab, impor bahan baku tertentu selama ini butuh rekomendasi dari kementerian terkait.

“Pokoknya untuk kegiatan industri harus kami permudah. Jadi sistemnya pengawasan post border. Tapi kalau untuk barang konsumsi harus ada pra-edar,” tambahnya.

Edy berharap, melalui rencana paket kebijakan ini kebutuhan bahan baku industri bisa terpenuhi secara tepat waktu. Ujungnya, sektor industri bisa tumbuh lebih baik dan ekspor produknya lebih meningkat.

“Pokoknya kalau bahan baku tidak boleh diganggu, supaya cepat. Apalagi untuk tujuan ekspor seperti KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor),” ujarnya.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty