Anggota Komisi XI DPR Indah Kurnia mengkritisi rencana Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang akan meminta laporan transaksi pembelanjaan debitur kartu kredit.

“[Rencana pengambilan laporan transaksi] kartu kredit yang terakhir itu, berpotensi meresahkan debitur,” katanya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, di Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Seperti yang diketahui, pemerintah berencana mewajibkan perbankan untuk melaporkan transaksi kredit nasabah yang memiliki nilai total pembelanjaan paling sedikit Rp1 miliar.

Proses penyampaiannya akan dilakukan setiap tahun sesuai dengan periode penyampaian data keuangan untuk saldo rekening per 31 Desember.

Menurutnya, ketentuan tersebut sangat riskan, karena berdampak pada penurunan kepercayaan terhadap perbankan secara signifikan.

“Secara psikologis jika mereka tahu berapa jumlah yang harus mereka laporkan, mereka akan selalu dapat mensiasatinya, dengan cara membagi nilai transaksi, atau bahkan menggunakan jasa perbankan luar negeri karena merasa tidak nyaman,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia mengharapkan pemerintah dapat memperhitungkan segala dampak dari setiap kebijakan yang diambil, untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan nasabah yang ada di Indonesia.

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty