Pemerintah akan menerbitkan payung hukum setingkat Peraturan Presiden (Perpres) agar Paket Ekonomi XI yang di umukan tahun 2016 lalu bisa berjalan di lapangan.

Sebab paket ekonomi yang salah satu isinya menurunkan tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset Dana Investasi Real Estate (DIRE) hingga kini belum jalan. Alasannya adalah kekhawatiran Pemda kehilangan pendapatan.

Agar bisa jalan, perlu ada aturan pelaksana berupa Perda. Dan ini memang perlu pembahasan dan persetujuan Kepala Daerah dan DPRD.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty