Alat Berat Tak Lagi Kena Pajak Kendaraan Bermotor. Daerah Diberi Waktu 3 Tahun Mengubahnya

Selain biaya administrasi pengesahan STNK, ternyata pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dikenakan untuk alat berat juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

kendati demikian, daerah diberikan waktu selama tiga tahun untuk mempertimbangkan perubahan pajak alat berat.

Alat berat tidak lagi masuk dalam kategori kendaraan bermotor.

Hal itu berdasarkan putusan uji materi pajak kendaraan bermotor untuk alat berat oleh Mahkamah Konstitusi yang menolak menyamakan alat berat sebagai moda transportasi.

Dengan demikian, alat berat tetap dikenakan pajak, namun dasar hukumnya tidak lagi masuk dalam kategori pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Sebelum dijalankan suatu undang-undang yang mengatur pajak alat berat, akan ada petunjuk teknis apabila undang-undang sudah disahkan,” ujar Kepala KPPD Batam, Teddy Mar kepada Tribun, Sabtu (24/2) pagi.

Teddy mengatakan walaupun ada beberapa perusahaan yang melaporkan hal tersebut, itu sah saja.

“Sekarang proses tersebut masih konsultasi dengan BPK. Karena yang menjadi auditor adalah BPK, belum ada keputusan hitam di atas putih. Apakah kemetrian dalam negeri itu menerima atau tidak,” paparnya.

Ia merasa tak sepakat adanya perubahan pajak tersebut.

Walaupun alat berat bukan kendaraan bermotor, tetapi alat berat juga menggunakan fasilitas jalan.

Bahkan bebannya jauh lebih berat dibandingkan dengan transportasi.

“Jika ada perubahan atau menghapus pajak alat berat tersebut, nantinya akan pengaruh ke PAD. Masak kita belanja tetapi pemasukan tak sesuai. Alhasil bisa jadi defisit,” ucap Teddy.

Kapan waktu diterapkan UU tersebut, dirinya belum mengetahuinya.

Namun Ia menilai putusan pengadilan masih bisa naik banding.

Bagian Penetapan Samsat Kota Batam, Sarifuddin, mengakui sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja berdasarkan payung hukum. Harus ada undang-undang yang mengatur.

“Jadi tak bisa seenaknya. Karena kita melaksanakan peraturan pemerintah. Kita menunggu petunjuk pemerintah kapan harus melaksanakan itu. Kita tunggu bersama-sama,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang Tribun, uji materi tersebut diajukan oleh Direktur PT Tunas Jaya Pratama Aking Soejatmiko, Direktur PT Mappasindo Yupeng dan Direktur PT Gunungbayan Pratamacoal Engki Wibowo.

Ketiganya adalah perusahaan konstruksi yang sering menggunakan alat berat seperti bulldozer, mesin gilas, eksavator, vibrator, dump truck, wheel loader dan traktor.

Para pemohon mendaftarkan uji materiil Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: