Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina, PT PGN, PT PLN menjelaskan beberapa masalah yang terjadi terkait di sektor energi nasional.

Masalah dimaksud mulai dari kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium, kenaikan harga jual BBM non-subsidi hingga kelangkaan gas yang terjadi di masyarakat.

Menurut Bambang, nantinya Dewan akan meminta penjelasan pemerintah melalui komisi terkait. Seperti Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, serta Komisi VIII DPR yang menangani energi. “Guna menjelaskan kelangkaan bahan bakar dan gas tersebut,” ujar Bambang.

Kepada Kementerian ESDM, Legislator Golkar ini mendesak instansi ini menjelaskan kondisi kelangkaan dan kenaikan harga BBM non-subsidi.

Penjelasan diperlukan untuk memastikan jika terdapat data akurat perihal kondisi pasokan dan produksi migas nasional. “Sekaligus memberikan data produksi dan konsumsi yang akurat,” tegas dia.

Khusus kepada PLN, dia mengatakan, akan meminta Komisi VII DPR segera memanggil perusahaan pemasok listrik ini guna menjelaskan kebijakan penghapusan daya listrik subsidi dari 450-900 volt ampere (VA) menjadi 1.300 VA. “Karena berdampak terhadap daya beli masyarakat,” dia menandaskan.

Sumber : liputan6.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty