Memburu Pajak Google cs

Google Chrome. Ilustrasi

Uni Eropa akan segera mengumumkan rencana tambahan pajak untuk perusahaan raksasa teknologi dunia. Pengumuman itu disampaikan Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire dalam wawancara dengan Le Journal du Dimanche, seperti dilansir Reuters, Ahad (4/3).

“Keputusan ini akan disampaikan dalam beberapa pekan de depan. Ini akan menjadi langkah yang besar,” ujar Le Maire.

Menurut Le Maire, besaran pajak berada pada rentang dua persen sampai enam persen dari penghasilan perusahaan-perusahaan itu. Akan tetapi, dia menyebut kemungkinan besarannya akan mendekati dua persen.

Kepada pihak-pihak yang menilai langkah ini terlalu sederhana, Le Maire mengatakan, “Ini adalah titik awal. Saya lebih memilih kata akan diimplementasikan dengan cepat daripada negosiasi tanpa akhir. Kami akan menyempurnakannya nanti.”

Sebuah draf Komisi Eropa yang dilihat Reuters bulan lalu, dan dapat berubah sebelum dipublikasikan, menunjukkan usulan pajak berdasarkan lokasi pelanggan, bukan perusahaan. Pengenaan pajak akan berkisar antara satu persen sampai lima persen dari total pendapatan perusahaan secara kotor (aggregated gross revenues)

Proposal ini bertujuan untuk meningkatkan penagihan pajak kepada perusahaan raksasa teknologi dunia seperti Amazon.com (AMZN.O), Alfabet (GOOGL.O) Google, dan Facebook (FB.O). Selama ini, perusahaan-perusahaan itu dituduh membayar pajak terlalu minim.

Modus yang kerap digunakan adalah mengubah penempatan laporan keuntungan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak rendah, seperti Luksemburg dan Irlandia.

Pemerintah Prancis di bawah komando Presiden Emmanuel Macron telah mengusulkan agar pengenaan pajak kepada perusahaan raksasa teknologi dunia lebih menyasar kepada pendapatan dari pada keuntungan. Ini sebagai solusi dari kebiasaan perusahaan-perusahaan itu mengalihkan keuntungan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak rendah.

Italia, Jerman, dan Spanyol bersama Prancis menjadi ujung tombak dalam reformasi perpajakan ini. Mereka menghadapi perlawan dari negara-negara kecil seperti Irlandia. Irlandia merupakan pusat investasi perusahaan-perusahaan itu dan perubahan-perubahan semacam ini berpotensi menghancurkan perekonomian mereka.

Guardian dalam laporannya beberapa waktu lalu menunjukkan, perusahaan raksasa teknologi dunia hanya membayar kurang dari setengah dari nilai pajak perusahaan batu bata dan mortir. Bisnis digital dengan lingkup operasi internasional biasanya membayar pajak 10,1 persen di Uni Eropa dibandingkan perusahaan-perusahaan tradisional yang dikenakan pajak 23,2 persen.

Laporan itu juga memperlihatkan banyak perusahaan teknologi yang membayar pajak jauh lebih sedikit dibandingkan pesaing mereka. Tagihan pajak korporasi Amazon di Inggris dan toko-toko buku sebagai contoh.

Di Irlandia, pajak yang mereka bayarkan di bawah pajak korporasi sebesar 12,5 persen. Raksasa teknologi asal Amerika Serikat Apple terus berusaha melawan aturan tersebut.

Dari dalam negeri, rencana pemajakan atas perusahaan raksasa teknologi dunia juga menjadi isu penting pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla. Kasus yang melibatkan Google pada 2016 menjadi salah satu contoh.

Saat itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memeriksa data pajak Google dan perusahaan-perusahaan lain, seperti Yahoo, Twitter, dan Facebook. Pemeriksaan disebabkan keempat perusahaan tidak mendaftarkan diri sebagai bentuk usaha tetap (BUT).

Surat perintah pemeriksaan yang dilayangkan ke Google Singapura bahkan dikembalikan. Seiring hal itu, Ditjen Pajak Kemenkeu meningkatkan proses pemeriksaan bukti permulaan.

Google memastikan telah membayar pajak dan memiliki badan hukum Indonesia. Namun, karena tidak berstatus BUT, Google dianggap mengemplang pajak.

Setahun kemudian, tepatnya pada Selasa (13/6), Menteri Keuangan Sri Mulyani IndrawaSaat itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memeriksa data pajak Google dan perusahaan-perusahaan lain, seperti Yahoo, Twitter, dan Facebook. Pemeriksaan disebabkan keempat perusahaan tidak mendaftarkan diri sebagai bentuk usaha tetap (BUT).

Surat perintah pemeriksaan yang dilayangkan ke Google Singapura bahkan dikembalikan. Seiring hal itu, Ditjen Pajak Kemenkeu meningkatkan proses pemeriksaan bukti permulaan.  Google memastikan telah membayar pajak dan memiliki badan hukum Indonesia. Namun, karena tidak berstatus BUT, Google dianggap mengemplang pajak.

Setahun kemudian, tepatnya pada Selasa (13/6), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Google bersedia membayar pajak berdasarkan pendapatan pada 2016. Namun, besaran setoran pajak tidak disampaikan Sri Mulyani.

Potensi pajak dari perusahaan digital di Indonesia tergolong besar. Dalam hitungan Kemenkeu, hitungan pajak yang harus dibayar Google selama periode 2013, 2014, hingga 2015 bisa mencapai Rp 5 triliun. Ini belum menghitung potensi pajak dari perusahaan-perusahaan digital lainya.

Iklan digital di Indonesia menyentuh angka Rp 11,5 triliun pada 2015, dan terus naik setiap tahunnya. Google, Facebook, dan perusahaan-perusahaan asing lainya menjadi pemain utama di sini dengan meraup pendapatan 70 persen dari total transaksi.

Sementara transaksi perdagangan online juga menanjak dari hanya Rp 5 triliun setahun pada 2011 menjadi Rp 80 triliunan pada dua tiga lalu. Diperkirakan, setahun mendatang nilai transaksi perdagangan online sudah berada di atas Rp 100 triliun.

Berbekal dari permasalahan itu, pemerintah membuat regulasi untuk memajaki perusahaan digital raksasa berbasis internet (over the top, OTT). Kendati begitu, mereka tidak diwajibkan menjadi BUT. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memperkirakan, beleid tersebut akan terbit pada kuartal I 2018.

Agar tercipta bisnis yang adil

Sri Mulyani menilai pengenaan pajak perusahaan teknologi seperti Google dan kawan-kawanya oleh Uni Eropa bertujuan menciptakan arena bisnis yang adil. Indonesia sendiri mengantisipasi itu tanpa melemahkan kreativitas.

Tren teknologi digital adalah keniscayaan. Perlakuan pajak terhadap perusahaan dan pelaku ekonomi digital dan niaga daring (e-commerce) akan semakin menuju pada penerapan penciptaan level playing field yang setara dan adil.

Inisiatif Menteri Keuangan Prancis dan negara-negara Eropa untuk melakukan pemajakan ekonomi dan perusahaan digital sudah disampaikan juga dalam forum G20 untuk mendapat dukungan. Hal ini, lanjut Sri Mulyani, untuk mencegah pelarian dan penghindaran pajak dan pemenuhan kewajiban pajak yang makin adil antar negara.

Indonesia juga sudah menyiapkan dan mengantisipasi trend kebijakan pajak tersebut. “Kami terus melakukan sosialisasi agar tidak melemahkan arus perubahan, kreativitas dan inovasi tersebut, namun tetap mampu menciptakan kebijakan perpajakan yang adil dan efektif,” tulis Sri Mulyani.

Sumber : republika.co.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:pajak dunia

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: