RI ke Jurang Resesi, Ini Sederet Fakta yang Harus Diwaspadai

Aktifitas Peti Kemas di Daerah Priok. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pandemi virus corona (covid-19) membuat ekonomi global mengalami tekanan berat. Kebijakan isolasi wilayah atau di beberapa negar menyebutnya lockdown, telah membuat aktivitas ekonomi mandeg bahkan banyak yang masuk ke dalam jurang resesi, dan Indonesia salah negara yang berpotensi mengalami hal yang sama.

Virus yang pusat episentrum awalnya di Wuhan, Provinsi Hubei, China terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hingga hari ini sudah lebih 14 juta penduduk bumi terjangkit virus ini dan menjadi tercatat sudah memicu terjadinya kematian ratusan ribu orang.

Pembatasan aktivitas mengganggu rantai pasok global, dimana triple mobilities yakni orang, barang dan uang tak bisa bergerak.

Saat pandemi merebak pendapatan negara yang mayoritasnya berasal dari pajak anjlok signifikan, sementara beban menjadi bengkak lantaran kondisi wabah yang belum pernah terjadi (unprecedented). Akhirnya defisit anggaran pun membengkak.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki struktur ekonomi yang ditopang oleh konsumsi domestik dengan kontribusi nyaris 60% dari total output. Negara-negara dengan ukuran populasi besar seperti Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan sehingga dapat meminimalkan dampak resesi global dan diharapkan bisa segera bangkit.

Sejak pandemi merebak pemerintah pusat telah menggelontorkan paket stimulus ekonomi yang nilainya mencapai Rp 690 triliun lebih (>4% PDB) untuk dialokasikan ke sektor kesehatan, menjaga daya beli masyarakat melalui social safety net program, relaksasi pajak untuk pelaku usaha hingga kredit untuk UMKM.

Pemerintah juga bekerja sama dengan bank sentral untuk menyelamatkan perekonomian dari kejatuhan yang sangat dalam.

Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter Tanah Air sudah menggunakan berbagai toolbox moneternya melalui pemangkasan suku bunga acuan, penurunan GWM hingga kesediaan pembiayaandefisit fiskal pemerintah.

Namun upaya-upaya tersebut masih belum cukup mampu untuk membawa kapal besar berbendera merah putih dengan jumlah penumpang mencapai 268 juta kepala ini tetap ‘gagah’ mengarungi lautan berbadai.

Kapal berlayar terombang ambing di lautan lepas yang ganas. Boro-boro menyelamatkan, meredamnya saja sangat susah. Berbagai institusi riset, lembaga keuangan global hingga institusi pemerintahan memperkirakan ekonomi RI akan terkontraksi hingga lebih dari 1% di tahun ini.

Tak bisa dipungkiri memang, jika hingga kuartal tiga output masih menyusut, maka RI mengalami periode resesi.

Lantas jika resesi apa yang akan terjadi?

Dampak dari resesi yang paling nyata adalah peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Saat wabah Covid-19 belum ganas saja angka kemiskinan sudah naik. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di RI pada Maret lalu mencapai 26,42 juta orang.

Jumlahnya meningkat 1,63 juta orang dari periode September tahun lalu dan naik 1,28 juta orang dari Maret tahun lalu. Tingkat kemiskinan di dalam negeri naik menjadi 9,78%. Bertambah 0,56 poin persentase dari September 2019 dan meningkat 0,37 poin persentase dari periode Maret tahun lalu.

Selain akibat merebaknya pandemi Covid-19 kemiskinan di Indonesia juga dipicu oleh kenaikan harga bahan pokok terutama untuk komoditas pangan. Maklum peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dari komoditas non-pangan dengan sumbangsih sebesar 73,86%.

Jika wabah terus menyebar luas makin tak terkendali, kemudian pembatasan kembali diterapkan dan memicu disrupsi rantai pasok yang berakibat pada naiknya harga pangan, rakyat akan semakin tercekik dan jumlah penduduk miskin akan meledak.

Ledakan penduduk miskin ini lah yang membahayakan. Ketidakmampuan pejabat publik dalam mengendalikan situasi krisis seperti sekarang bisa menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Pada akhirnya ledakan kemiskinan bisa memicu apa yang disebut social unrest.

Ini lah yang sangat membahayakan, social unrest dapat menyebabkan stabilitas politik menjadi terganggu. Kerusuhan hanya akan menimbulkan kerugian baik psikologis dan material secara kolektif untuk bangsa Indonesia.

Namun sejatinya ada beberapa faktor yang berpeluang menyeret Indonesia ke dalam social unrest tersebut. Seperti angka kemiskinan, sentimen negatif terhadap kedekatan Jakarta-Beijing, perbedaan pendapat seputar Omnibus Law, konflik horizontal antar ras dan agama hingga merebaknya fenomena social unrest global beberapa waktu lalu.

Tentunya hal ini harus disikapi dengan serius oleh pemerintah. Tanpa manajemen konflik yang baik social unrest dapat membawa suatu negara jatuh ke dalam kegagalan. Suatu negara dikatakan gagal apabila tak mampu memenuhi hak-hak dasar dari masyarakatnya. Negara-negara ini dicirikan dengan sering meletusnya konflik.

Sumber: cnbcindonesia

http://www.pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: