Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut bakal ada pengenaan bea meterai Rp10.000 untuk perdagangan saham. Hanya saja, yang dikenakan bukan per transaksi saham, melainkan Trade Confirmation (TC) sebagai dokumen atas transaksi surat berharga berupa sahamnya.

Adapun TC adalah dokumen elektronik yang diterbitkan secara harian atas keseluruhan transaksi dalam periode satu hari.

“Bea meterai bukan pajak atas transaksi, karena yang muncul hari ini seolah-olah setiap transaksi saham kena bea meterai. Padahal ini bukan pajak atas transaksi tapi pajak atas dokumennya. Jadi dalam hal ini bea meterai tidak dikenakan per transaksi saham,” ujar Menteri Sri Mulyani, Senin (21/12).

Menurutnya, pengenaan bea meterai untuk dokumen elektronik ini dilakukan untuk memberikan kesetaraan dengan dokumen konvensional. Namun, pengenaan ini juga belum akan diberlakukan di 1 Januari 2021 seperti bea meterai konvensional.

Dokumen Bermaterai Nominal Minimal Rp 5 Juta

Saat ini pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan masih menyusun infrastrukturnya. Mulai dari bentuk meterainya hingga infrastruktur sistem penjualannya.

“Dan mungkin ini 1 Januari belum dilakukan karena persiapan butuh waktu. Bea meterai kena dokumen akan dipertimbangkan atas kewajaran nilainya juga,” jelasnya.

Selain itu, pengenaan bea meterai untuk dokumen elektronik akan diberlakukan untuk transaksi nilai di atas Rp 5 juta. Hal ini tertuang dalam UU nomor 10 tahun 2020. “Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5 juta,” tulis dokumen tersebut.

Sumber: merdeka

http://www.pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, bea materai, berita ekonomi, berita pajak, menkeu, pajak indonesia, pemeriksaan pajak, saham, Sri mulyani