PEMERIKSAANPAJAK.COM

Recent Posts - page 1276

• Sri Mulyani Buka-bukaan Kondisi Ekonomi RI Terkini

  By kucinglucu on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  Jakarta – Berlokasi di Rumah Dinas, Komplek Widya Chandra, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menceritakan tentang perkembangan ekonomi Indonesia terkini. Setiap pertengahan tahun atau di Juni pemerintah selalu dihadapkan dengan beberapa agenda penting dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seperti menyelesaikan… Read More ›

• Soal Keringanan Pajak Motor Listrik, Garansindo: Kami Tawakal Saja

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  Jakarta – Garansindo tahun ini akan memperkenalkan skuter listrik buatan anak negeri, Gesits. Garansindo tak berharap banyak soal keringanan pajak motor listrik. CEO Garansindo, Muhammad Al Abdullah menyebut, dari segi regulasi sebenarnya motor listrik sudah bisa digunakan di Indonesia. Itu… Read More ›

• Mandiri minta nasabah tidak khawatirkan kewajiban pelaporan

  By kucinglucu on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  Jakarta (ANTARA News) – Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan aturan yang mewajibkan pelaporan informasi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak karena penelitian mendetail hanya dilakukan kalau ada dugaan awal penghindaran pajak. “Tidak perlu khawatir… Read More ›

• OJK Siap Atur Konglomerasi Perusahaan Keuangan

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan peraturan OJK tentang Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) yang mewajibkan Konglomerasi Keuangan (KK) memiliki perusahaan induk (holding company) dan membuat definisi baru tentang KK. POJK tentang PIKK ini merupakan salah satu implementasi… Read More ›

• Perusahaan Konglomerasi Wajib Bentuk Holding Dengan Tenggat 1 Januari 2019

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan masih dalam tahap penyelesaian peraturan terkait dengan penataan struktur konglomerasi keuangan melalui kewajiban pembentukan perusahan induk konglomerasi keuangan atau holding company. Kepala Grup Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aditya Jayaantara… Read More ›

• Akumindo Tak Puas Perubahan Batas Saldo

  By kucinglucu on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  

  JAKARTA- Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) tak puas atas perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan batas saldo nasabah yang wajib dilaporkan perusahaan jasa keuangan menjadi Rp 1 miliar. Kenaikan batas saldo itu dinilai belum mencerminkan kepastian hukum yang… Read More ›

• Turunkan Pungutan OJK

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  Terpilihnya bos baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan momentum perbaikan kebijakan sektor jasa keuangan, termasuk besarnya pungutan yang membonsai industri di Tanah Air. Pungutan tahunan untuk membiayai OJK ini tidak adil dan bahkan tak masuk akal sehat, karena dihitung berdasarkan… Read More ›

• Pecah Saldo Rp 1 Miliar ke Beberapa Rekening Termasuk Pelanggaran

  By kucinglucu on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak kehilangan akal menghadapi modus nasabah yang memecah saldo di rekening bank. Misalnya, nasabah mempunyai rekening dengan saldo Rp 1 miliar. Untuk menghidari pelaporan pajak, nasabah memecah menjadi lima rekening bersaldo… Read More ›

• Indef: Akses Informasi Keuangan Perlu Aturan Hukum Jelas

  By D.K on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  Jakarta, Indonesia kini memasuki era keterbukaan informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan aturan hukum jelas dan membenahi administrasi perpajakan untuk mendukung akses keterbukaan informasi keuangan tersebut. Untuk itu, pemerintah menerbitkan… Read More ›

• DPR: Saldo Minimal WNI dan WNA yang Bisa Diintip Pajak kok Beda?

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  Kementerian Keuangan telah menaikkan batas minimal saldo rekening nasabah lokal yang wajib dilaporkan lembaga keuangan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dari minimal Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Sementara untuk nasabah asing, berdasarkan perjanjian internasional ditentukan minimal saldo sebesar… Read More ›

• ‹ Older Entries
• Newer Entries ›