PEMERIKSAANPAJAK.COM

Recent Posts - page 1277

• Waspadai Aksi Pecah Rekening

  By kucinglucu on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA – Kemungkinan aksi pemecahan rekening membayangi kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengakses data nasabah-nasabah besar, untuk menghindari ketentuan wajib lapor. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin tindakan tersebut masih dapat terpantau. Dia mengatakan, jika satu nasabah memiliki dana… Read More ›

• Penaikan PKB/BBNKB Angkutan Umum Barang Tak Untungkan Kereta

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia menilai penaikan pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada angkutan umum barang tidak akan berpengaruh signifikan terhadap peralihan pengguna kereta barang. Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia… Read More ›

• Pecah Saldo Rp1 Miliar Pelanggaran

  By kucinglucu on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggaransi membuka seluruh data rekening nasabah bersaldo Rp1 miliar. Termasuk pemecahan saldo pada sejumlah rekening untuk menghindari pelaporan pajak. Trik licik nasabah semacam itu, tetap menjadi buruan untuk ditelisik. Misalnya, nasabah… Read More ›

• Pemerintah persempit gerak penghindar pajak

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA. Indonesia menandatangani Multilateral Instrument on Tax Treaty (MLI) di kantor pusat Organization for Economic Cooperatuon Development (OECD) di Paris, Prancis, Kamis (8/6). MLI adalah modifikasi pengaturan tax treaty secara serentak, tanpa melalui proses negosiasi bilateral. Asal tahu saja, tax… Read More ›

• Penerimaan Berpotensi Naik 1%

  By kucinglucu on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA – Aturan pemerintah mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak dinilai dapat mendorong penerimaan negara sebesar satu persen. Karena itu, pemerintah diharapkan bisa mengoptimalkan pengawasannya sehingga target tersebut dapat tercapai. Untuk optimalisasi penerimaan negara dari pajak, pemerintah menerbitkan Peraturan… Read More ›

• Advokat Biasa Dilarang Bela Kasus Pajak, Warga Gugat ke MK

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  Jakarta – Berdasarkan aturan yang berlaku, tidak sembarang advokat bisa membela kliennya di Pengadilan Pajak. Sebab, UU menyaratkan advokat itu harus lulus sertifikasi yang diatur Menteri Keuangan. Merasa ada yang janggal, warga Tangerang, Cuaca menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan… Read More ›

• Ditjen Pajak Intip Data Nasabah, Awas Kejadian 1998 Terulang

  By kucinglucu on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA – Pemerintah disarankan agar lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan, dalam kerangka Automatic Exchange of Information (AEoI). Pasalnya jika tidak, menurut Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani potensi terulangnya tragedi 1998… Read More ›

• RAPBN 2018, DPR Minta Penjelasan Target Pajak hingga Asumsi Makro

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA – Rapat kerja antara Komisi XI dan pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, Kepala Bappenas, dan Kepala BPS dilaksanakan untuk membahas asumsi dasar RAPBN 2018. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng dan dimulai pukul… Read More ›

• PAJAK INTERNASIONAL: 70 Negara Sepakati Aturan Pencegahan Treaty Shopping

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA— Sekitar 70 negara di seluruh dunia sepakat untuk meluncurkan konvensi pajak internasional baru, untuk mencegah praktik treaty shopping yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Kesepakatan itu diraih setelah menteri-menteri dari sejumlah negara besar menandatangani pakta perjanjian pajak baru, yang diprakarsai… Read More ›

• Ini Cara Agar Barang Impor Tak Kena Pajak Berlipat

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  Jakarta – Pemerintah telah memperbarui peraturan terkait impor barang kiriman melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 182/PMK.04/2016. Dalam peraturan tersebut peningkatan nilai barang yang mendapat pembebasan ditingkatkan dari semula US$ 50 menjadi US$ 100. Selain itu diatur juga mengenai pengenaan… Read More ›

• ‹ Older Entries
• Newer Entries ›