PEMERIKSAANPAJAK.COM

Recent Posts - page 1278

• Saldo Minimal Rp1 M Wajib Pajak, Pengusaha Ogah Menabung?

  By D.K on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA. Pemerintah telah merevisi batasan minimum saldo yang wajib dilaporkan Lembaga Keuangan dari yang semula Rp200 juta menjadi minimal Rp1 miliar. Namun, keputusan pemerintah itu tetap dinilai bermasalah oleh pengusaha. Sebab, aturan tersebut dikhawatirkan akan membuat pengusaha meredam aliran dananya… Read More ›

• Direvisi, Saldo Nasabah yang Diintip DJP Masih Dipertanyakan

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA – Institute Development of Economic and Finance (Indef) masih mempertanyakan batas minimal saldo rekening yang dilaporkan ke Ditjen Pajak terkait penerapan pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI). Padahal, pemerintah telah merevisi batas minimum saldo dari Rp250 juta menjadi… Read More ›

• Ekonom: Hati-Hati dengan Keterbukaan Informasi Perbankan

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  Jakarta: Ekonom Indef Aviliani menekankan, agar pemerintah berhati-hati dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi perbankan. Ketika tidak ada sikap kehati-hatian, maka akan muncul tragedi seperti yang terjadi pada 998. Aviliani menceritakan, seperti yang terjadi pada 1998, bahwa ada 13 bank yang… Read More ›

• Kebijakan Plinplan

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  PEMERINTAH merevisi batasan saldo rekening minimal yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Tidak konsistennya pemerintah dalam menerapkan aturan, dinilai peneliti INDEF Eko Listiyanto menunjukkan adanya persoalan… Read More ›

• Indef: Perubahan Batas Saldo Wajib Lapor Beri Sinyal Buruk

  By BantengSuper on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan pemerintah atas inkonsistensi poin aturan tentang keterbukaan informasi keuangan untuk perpajakan, bisa memberikan sinyal yang buruk bagi masyarakat. Pekan lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)… Read More ›

• Tak Semua Petugas Pajak Bisa Akses Rekening Nasabah

  By D.K on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA. Reaksi negatif dari masyarakat membuat pemerintah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 terkait poin batasan saldo minimal yang bisa diakses Ditjen Pajak. Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa saldo minimal rekening nasabah yang wajib dilaporkan bank kepada aparat… Read More ›

• Pecah Rekening Agar Tak Diintip Ditjen Pajak, Ini Kata Menkeu

  By D.K on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  Jakarta Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan tetap bisa melacak data keuangan nasabah meskipun ada praktik pemecahan saldo untuk menghindari batas minimum wajib lapor Rp 1 miliar. Itu artinya, berapapun nasabah memecah saldo Rp 1 miliar ke beberapa rekening,… Read More ›

• Nasabah Rp1 Miliar Berpotensi Curang, Ditjen Pajak Antisipasi Pemecahan Rekening

  By D.K on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA, Pemerintah mengantisipasi kemungkinan upaya masyarakat memecah simpanannya di bank ke dalam beberapa rekening dengan saldo di bawah Rp1 miliar guna menghindari kebijakan pelaporan rekening nasabah oleh lembaga keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Kewajiban pelaporan rekening dengan saldo… Read More ›

• Tak semua petugas pajak punya akses data keuangan

  By D.K on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA. Pemerintah tengah menggodok Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur tentang siapa saja pegawai pajak yang dapat melihat seluruh data nasabah dari berbagai lembaga jasa keuangan secara detil. “Tidak semua 39,000 orang petugas Ditjen Pajak bisa membuka data itu. Tidak… Read More ›

• Batas Saldo Minimum yang Diintip Ditjen Pajak Diubah, Ini Respons Bos OJK

  By D.K on 13 Juni 2017 • ( 0 )

  JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk meningkatkan batas minimum nilai saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak dari semula Rp200 juta menjadi Rp1 miliar. Aturan ini pun didukung penuh oleh Otoritas Jasa… Read More ›

• ‹ Older Entries
• Newer Entries ›