PEMERIKSAANPAJAK.COM

Recent Posts - page 28

• Sri Mulyani Sebut Risiko Shortfall Pajak Masih Terbuka

  By elizapricillia on 20 November 2020 • ( 0 )

  Pemerintah kembali mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan pajak tahun 2020 berpotensi meleset dari outlook APBN 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa risiko shortfall dari outlook penerimaan pajak itu terjadi karena kondisi dari korporasi maupun masyarakat yang betul-betul tertekan. “Penerimaan… Read More ›

• Dinamisasi PPh Pasal 25 Tak Bisa Diandalkan, Prospek Penerimaan Pajak Kian Suram

  By elizapricillia on 20 November 2020 • ( 0 )

  Kinerja korporasi yang rontok akibat pandemi Covid–19 berimbas kepada efektivitas pemungutan penerimaan pajak. Pasalnya, dinamisasi, ijon, atau special effort yang selalu menjadi harapan otoritas menjelang akhir tahun tak bisa diterapkan tahun ini karena kondisi ekonomi yang sedang lesu. Laporan Hasil… Read More ›

• Bukan Buat Konglomerat, Ini Alasan Relaksasi Sanksi Pajak di UU Ciptaker

  By elizapricillia on 20 November 2020 • ( 0 )

  Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa skema baru dalam pengenaan sanksi yang diatur dalam UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah menurut Suryo berpandangan bahwa relaksasi sanksi ini dilakukan karena sanksi pajak selama ini menjadi… Read More ›

• Sri Mulyani sebut kepastian perpajakan penting bagi dunia usaha

  By elizapricillia on 20 November 2020 • ( 0 )

  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepastian perpajakan penting bagi dunia usaha. Makanya pemerintah melakukan reformasi pajak dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Kepastian perpajakan merupakan suatu hal yang penting bagi dunia dan kita betul-betul… Read More ›

• Faktur pajak dibuat sederhana untuk mempermudah pembayaran pajak

  By elizapricillia on 20 November 2020 • ( 0 )

  Pemerintah membolehkan wajib pajak bisa hanya mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli dalam hal faktur pajak. Hal ini dinilai dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketentuan tersebut sebagaimana klaster perpajakan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun… Read More ›

• UU Cipta Kerja jadi senjata Sri Mulyani untuk mencegah penghindaran pajak

  By elizapricillia on 20 November 2020 • ( 0 )

  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya penghindaran pajak dapat dicegat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebab, beleid sapu jagad untuk investasi itu juga mengandung klausul perpajakan. Dalam hal perpajakan, UU Cipta Kerja mengatur ulang… Read More ›

• DJP Bebaskan PPh Dividen Meski Belum Ada PP UU Cipta Kerja

  By elizapricillia on 20 November 2020 • ( 0 )

  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas dividen dari badan usaha lokal yang diinvestasikan dalam negeri dan PPh dividen badan usaha luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia, meski aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta… Read More ›

• Kuasa Baru Pemerintah Pusat Mengatur Pajak dan Retribusi Daerah

  By elizapricillia on 19 November 2020 • ( 0 )

  Pemerintah pusat sejak lama menginginkan kewenangan untuk ikut menetapkan tarif pajak dan retribusi daerah. Tujuannya untuk memoles iklim investasi. Keinginan itu akhirnya terwujud lewat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja pada bab khusus kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan… Read More ›

• Vonis Banding 3 Eks Pemeriksa Pajak KPP PMA Tiga Diperberat Jadi 6 Tahun Penjara

  By elizapricillia on 19 November 2020 • ( 0 )

  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding jaksa KPK dan memperberat vonis tiga orang mantan pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) III Jakarta. Mereka yakni Hadi Sutrisno, Jumari, dan Muhammad Naim Fahmi. Ketiganya divonis masing-masing selama… Read More ›

• Daftar Online Shop dan Digital yang Pungut Pajak 10 Persen

  By elizapricillia on 19 November 2020 • ( 0 )

  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan sejumlah marketplace (online shop) dan perusahaan digital sebagai perusahaan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen kepada konsumen. Pajak dikenakan terhadap produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia.  Direktur… Read More ›

• ‹ Older Entries
• Newer Entries ›