PEMERIKSAANPAJAK.COM

Recent Posts - page 46

• Inilah perbandingan pesangon di Omnibus Law Cipta Kerja dengan UU 13/2003

  By elizapricillia on 7 Oktober 2020 • ( 0 )

  Sidang Paripurna DPR Senin (5/10/2020) resmi mengesahkan omnibus law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Di media sosial, banyak beredar informasi Omnibus law Cipta Kerja merugikan buruh / pekerja karena uang pesangon dihapuskan. Benarkah demikian? Omnibus law Cipta Kerja disahkan DPR… Read More ›

• Bunyi Lengkap Pasal tentang Pesangon PHK dalam UU Cipta Kerja

  By elizapricillia on 7 Oktober 2020 • ( 0 )

  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang atau UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020. Undang-undang sapu jagad ini mengatur pelbagai hal yang terangkum dalam 186 pasal 15 bab. Salah satunya mengenai hak pesangon bagi pekerja yang terdampak pemutusan… Read More ›

• BPKH Bebas Bayar Pajak Penghasilan dalam Omnibus Law Ciptaker

  By elizapricillia on 6 Oktober 2020 • ( 0 )

  Omnibus law Cipta Kerja membebaskan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), lembaga sosial, dan lembaga keagamaan dari kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Ilustrasi. (Saudi Media Ministry via AP). Jakarta, CNN Indonesia Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah membebaskan Badan Pengelola… Read More ›

• Makin Sentralistik, Pemerintah Bisa Intervensi Tarif Pajak dan Retribusi Daerah

  By elizapricillia on 6 Oktober 2020 • ( 0 )

  Pemerintah pusat dapat mengintervensi kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Merujuk pada rancangan UU Ciptaker tersebut kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi dirumuskan menjadi… Read More ›

• Wah, RUU Ciptaker Bisa Kecualikan Penghasilan Pekerja Asing dari Objek Pajak

  By elizapricillia on 6 Oktober 2020 • ( 0 )

  Selain mengatur tentang klaster ketenagakerjaan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker mengakomodasi tiga ketentuan tekait pemajakan. Tiga ketentuan pemajakan ini mencakup substansi terkait Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata… Read More ›

• RUU Cipta Kerja Bebaskan Pajak Dividen Perusahaan Asing, Asalkan…

  By elizapricillia on 6 Oktober 2020 • ( 0 )

  Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law (Ciptaker) mempertegas pengenaan pajak atas dividen yang diterima oleh wajib pajak (WP). Dalam RUU tersebut, pemerintah mengatakan bahwa penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diterima atau diperoleh… Read More ›

• Apes! Kewenangan Dipreteli, Pemda Harus Kasih Insentif di UU Ciptaker

  By elizapricillia on 6 Oktober 2020 • ( 0 )

  Selain kewenangan penetuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang dirampas melalui UU Cipta Kerja, pemerintah pusat juga mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan insentif usaha kepada pelaku usaha. Ketentuan ini semua diatur dalam Omnibus Law Ciptaker yang baru disahkan… Read More ›

• Pelaporan Aset Sebelum NPWP

  By elizapricillia on 5 Oktober 2020 • ( 0 )

  PERTANYAAN: Kakak saya baru daftar NPWP tahun 2020. Tahun 2008, dia membeli rumah. Pertanyaan saya, pada saat lapor SPT tahunan PPh 2020 apakah kakak saya bisa mencantumkan harta berupa rumah yang diperoleh sebelum mempunyai NPWP? Apakah ada konsekuensinya? Apakah atas… Read More ›

• Piutang Negara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Capai Rp 358,5 Triliun

  By elizapricillia on 5 Oktober 2020 • ( 0 )

  Total piutang negara dalam Laporan KeuanganPemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun 2019 mencapai Rp 358,5 triliun. Angka tersebut disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Kemenkeu, Lukman Effendi, menjelaskan piutang tersebut terdiri… Read More ›

• Hampir Setahun Penyidikan Korupsi Pajak BPHTB Tanjungpinang Jalan di Tempat

  By elizapricillia on 5 Oktober 2020 • ( 0 )

  Penyidikan dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di BP2RD Tanjungpinang Terkendala. Kasus itu ditangani Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sudah setahun. Kerugian negara pun ditaksir Rp 3 miliar. Namun kejaksaan tak kunjung menetapkan tersangka karena masih berkutat… Read More ›

• ‹ Older Entries
• Newer Entries ›