PEMERIKSAANPAJAK.COM

Recent Posts - page 47

• Rasio Pajak RI Masih Akan Rendah, hingga 2024 Ditargetkan Cuma 8 Persen

  By elizapricillia on 5 Oktober 2020 • ( 0 )

  Rasio pajak di Indonesia masih akan rendah dalam beberapa tahun mendatang. Hingga 2024, pemerintah hanya memasang target rasio pajak maksimal 8,09 persen. Rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga, rasio pajak rendah berarti… Read More ›

• Tingginya Rasio Pajak Sangat Tergantung pada Harga Komoditas

  By elizapricillia on 5 Oktober 2020 • ( 0 )

  Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu menyebut tingginya rasio pajak di Tanah Air sangat bergantung dengan tingginya harga komoditas. Sebab, jika harga komoditas merosot maka rasio perpajakan bakal alami tekanan. “Sudah bertahun-tahun harga komoditas belum pulih… Read More ›

• Wamenkeu Suahasil: Kebijakan Keringanan Pajak Tak Optimal

  By elizapricillia on 5 Oktober 2020 • ( 0 )

  Pemerintah mengakui insentif yang diberikan melalui keringanan pajak di tengah pandemi covid-19 saat ini tidak cukup optimal menanggulangi dampak krisis ekonomi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pencegahan penularan covid-19 menjadi agenda utama pemerintah. Bukan hanya terkonsentrasi dalam menjaga kesehatan… Read More ›

• Sri Mulyani Kembali Perpanjang Diskon Pajak, Ini Daftarnya

  By elizapricillia on 5 Oktober 2020 • ( 0 )

  Pemerintah menambah waktu pemanfaatan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dalam upaya penanganan pandemi covid-19, diperpanjang hingga Desember 2020. “Jangka waktu pemanfaatan fasilitas pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan dalam rangka mendukung ketersediaan barang dan jasa guna… Read More ›

• Nagih Utang, Pemerintah Kerap Diancam sampai Ditusuk

  By elizapricillia on 5 Oktober 2020 • ( 0 )

  Sebagai pengelola keuangan negara, Kementerian Keuangan juga harus bertanggung jawab menagih utang-utang negara kepada para pengemplang. Tak jarang dalam penagihannya, nyawa mereka terancam. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Isa Rachmatarwata menjelaskan, tak menampik bahwa dalam menagih utang negara merupakan suatu… Read More ›

• Rem Penurunan Basis Pajak, Pemerintah ‘Pelit’ Insentif 2021

  By elizapricillia on 5 Oktober 2020 • ( 0 )

  Pemerintah akan membatasi pemberian relaksasi dan insentif perpajakan pada 2021. Hal ini dilakukan untuk mengerem penurunan basis pajak yang terlalu jauh akibat kebijakan relaksasi pada tahun ini di tengah pandemi virus corona. “Relaksasi tidak bisa seterusnya diberikan. Insentif ini ada batasnya,” ungkap… Read More ›

• Ingat-Ingat! Ini Seputar E-Faktur 3.0 yang Wajib Diketahui

  By elizapricillia on 5 Oktober 2020 • ( 0 )

  Direktorat Jenderal Pajak menetapkan penerapan e-faktur 3.0 mulai dilaksanakan hari ini, Kamis (1/10/2020). Artina, pengusaha kena pajak (PKP) diminta untuk segera bermigrasi ke aplikasi yang baru karena format e-faktur sebelumnya akan segera ditutup. Lantas apa saja yang harus diketahui wajib… Read More ›

• Omnibus Law Ciptaker Disahkan Pekan Depan, Bagaimana Nasib Rezim Pajak ke Depan?

  By elizapricillia on 5 Oktober 2020 • ( 0 )

  Polemik peleburan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan ke RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ditanggapi oleh DPR. Rencananya RUU Ciptaker yang memuat klaster perpajakan akan segera disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna yang akan digelar pada pekan depan…. Read More ›

• Tunggu Pajak Mobil 0 Persen, Konsumen Tahan Pembelian

  By elizapricillia on 2 Oktober 2020 • ( 0 )

  Pembebasan pajak mobil baru 0 persen berpotensi mendongkrak penjualan otomotif. Namun, wacana yang belum terealisasi itu membuat langkah konsumen cenderung tertahan. Marketing Division Head PT Isuzu Motor Indonesia (IAMI) Attias Asril menyebutkan bahwa penghapusan pajak mobil baru berpotensi mendongkrak daya… Read More ›

• Diam-Diam, Pemerintah Selipkan Omnibus Law Perpajakan ke Dalam RUU Ciptaker

  By elizapricillia on 2 Oktober 2020 • ( 0 )

  Secara mengejutkan, pemerintah menyebut substansi dalam Omnibus Law Perpajakan akan dilebur menjadi salah satu klaster di Undang-Undang (omnibus law) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Pemerintah beralasan peleburan substansi UU tersebut selain bisa menghemat waktu juga mengefisienkan proses legislasi dibandingkan membahasnya satu… Read More ›

• ‹ Older Entries
• Newer Entries ›