Recent Posts - page 710
-
Pengusaha: Pajak E-Commerce Itu Bagus, Tapi Harus Berlaku untuk Semua
Pemerintah saat ini tengah membahas peraturan pajak yang akan dikenakan bagi e-commerce. Peraturan ini pun akan segera dikeluarkan pada akhir 2017. Menanggapi pengenaan pajak bagi e-commerce, Anggota Dewan Penasihat Asosiasi E-commerce Indonesia (iDEA) Daniel Tumiwa menyatakan pajak harus dikenakan pada… Read More ›
-
Pajak untuk E-Commerce yang Tergolong UMKM Diminta Serendah Mungkin
Dewan Penasihat Asosiasi E-CommerceIndonesia, Daniel Tumiwa, menyarankan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebaiknya menetapkan pajak untuk e-commerce yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih rendah dari e-commerce yang lain. Seperti diketahui, aturan pajak untuk bisnis jual-beli online atau e-commerce ditargetkan pemerintah rampung sebelum… Read More ›
-
Bila Masyarakat Tak Setuju, Rencana Hapus Daya Listrik 1.300-4.400 VA Batal
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) akan membuka poling untuk mengetahui respon respon masyarakat terkait dengan rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi ke 5.500 VA. Lantas bagaimana bila hasil poling dari masyarakat menolak… Read More ›
-
Daya 1.300-4.400 VA Dihapus, PLN Beri Meteran Listrik Gratis
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) berencana menyederhanakan golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi ke 5.500 VA. Dari rencana tersebut, PLN akan mengganti Mini Circuit Breaker (MCB) atau meteran bagi pelanggan rumah tangga yang ada… Read More ›
-
Daya 4.400 VA Juga Mau Dihapus, Minimal Jadi 5.500 VA
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) berencana menyederhanakan golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi. Sebelumnya penyederhanaan ke pelanggan dengan golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA akan dinaikkan dan ditambah… Read More ›
-
Ini Alasan Netizen Tolak Daya Listrik 1.300-3.300 VA Dihapus
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) berencana menyederhanakan golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi. Namun banyak netizen menolak wacana ini. Dari hasil polling detikFinance yang dilakukan di jejaring sosial Twitter, hasilnya adalah sebagai berikut: Setujukah kamu golongan… Read More ›
-
64% Netizen Tak Setuju Daya Listrik 1.300-3.300 VA Dihapus
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) berencana menyederhanakan golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi. Penyederhanaan ini berlaku kepada pelanggan dengan golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA. Semua golongan tersebut… Read More ›
-
Mau Hapus Daya 1.300-4.400 VA, Pemerintah Minta Masukan Masyarakat
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) berencana menggelar diskusi dan sosialisasi ke berbagai pihak, termasuk masyarakat terkait rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi ke 5.500 VA. “Sekarang Kementerian ESDM bersama dengan PLN sedang… Read More ›
-
Apa Manfaat Daya Listrik Naik Jadi 4.400 VA?
Pelanggan listrik rencananya akan disederhanakan. Penyederhanaan ini berlaku kepada pelanggan golongan 900 VA non subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA. Semua golongan tersebut akan dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA. Sedangkan golongan 450 VA dengan pelanggan sebanyak… Read More ›
-
Mengupas Rencana Penghapusan Daya Listrik 1.300-3.300 VA
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) sedang menggodok penyederhanaan kelas golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi. Penyederhanaan dilakukan pada pelanggan listrik golongan 900 VA non subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA menjadi 4.400… Read More ›
Featured Categories
Berita Pajak ›
-
PENTING ! E SPT DIBUKA LAGI – ANDA BISA MELAKUKAN PELAPORAN SPT PRIBADI MELALUI E SPT Edit
29 Maret 2022
-
UU HPP, Pajak Penghasilan, dan Esensi Keadilan
5 November 2021
-
Pengusaha Ngaku Terkaget-kaget Pemerintah Kebut UU Perpajakan
25 Oktober 2021
-
Ada UU Anyar, Tax Ratio Indonesia 2022 Diproyeksi Capai 9 Persen
18 Oktober 2021
-
Pajak PPN Naik Jadi 11 Persen Tahun Depan, Siap-siap Harga Barang Naik
14 Oktober 2021
Berita Ekonomi ›
-
Kominfo Ungkap Hoax dan Fakta Seputar Omnibus Law Cipta Kerja
12 Oktober 2020
-
Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
-
UU Cipta Kerja Hilangkan 5 Pasal Soal Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan
7 Oktober 2020
-
Catat! Jika Kena PHK Dalam Situasi Ini, Pesangon Tetap Dapat
7 Oktober 2020
-
Bunyi Lengkap Pasal tentang Pesangon PHK dalam UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
Pengampunan pajak ›
-
Tax Amnesty Topang Rupiah di Musim Dividen
9 April 2018
-
Ada amnesti pajak di balik crossing saham
2 April 2018
-
Revisi Laporan Harta Amnesti Tak Ideal
7 Maret 2018
-
UMKM Tak Wajib Lapor Harta Amnesti
6 Maret 2018
-
UKM yang Ikut Amnesti Tetap Wajib Lapor Penempatan Harta
29 Januari 2018