Tax amnesty disetujui, APBN diajukan

pajakJAKARTA. Pemerintah akan mengubah sejumlah asumsi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Selain asumsi harga minyak, pemerintah juga akan menurunkan target penerimaan pajak.

Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan menghitung kembali target penerimaan pajak yang paling realistis tahun ini.

Namun untuk bisa realistis, pemerintah akan menunggu lampu hijau kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Jika rancangan undang-undang (RUU) tax amnesty disahkan.

Suahasil bilang, pemerintah akan mudah menghitung potensi penerimaan pajak. “Kami tidak akan merevisi APBN sampai tax amnesty diperbolehkan oleh DPR,” katanya, Jumat (29/1).

Selain realisasi pengampunan pajak, untuk mendapatkan target penerimaan pajak yang realistis, pemerintah akan menghitung berdasarkan capaian pajak tahun lalu. Kebijakan itu akan menjadi tambahan pertumbuhan alamiah penerimaan pajak 2016 yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2016.

Dalam APBN 2016, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3% dan inflasi 4,7%. Dengan begitu, pertumbuhan alamiah penerimaan pajak 2016 sebesar 10%.

Ditambah extra effort Ditjen Pajak, penerimaan pajak bisa bertambah sekitar 3%-5%. Itu berarti pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini dibandingkan 2015 idealnya sekitar 13%-15% dari realisasi 2015 atau sebesar Rp 1.198,7 triliun – Rp 1.219,9 triliun, belum termasuk penerimaan dari pengampunan pajak.

Tahun lalu realisasi penerimaan pajak tercatat Rp 1.060,8 triliun. Adapun di APBN 2016, target penerimaan pajak sebesar Rp 1.360 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pernah mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak 2016 minimal sebesar 13%.

Selain belum memasukkan potensi penerimaan tax amnesty, juga belum memperhitungkan turunnya penerimaan pajak migas. Saat ini harga minyak mentah dunia semakin lemah, bahkan sempat mencapai US$ 28 per barel.

Pemerintah, kata Bambang, memproyeksikan harga minyak tahun ini US$ 40 per barel, lebih rendah dibandingkan asumsi di APBN 2016 sebesar US$ 50 per barel.

Bambang bilang, penyusunan draft RUU tax amnesty lama karena perlu penyelarasan pandangan antara pemerintah, pengusaha, dan DPR. Draft RUU sudah sampai ke Presiden Jokowi tinggal disampaikan ke DPR.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno berharap, pembahasan RUU tax amnesty dilakukan di masa sidang ketiga yang berakhir 11 Maret 2016. Kini DPR menunggu Amanat Presiden.

 

Sumber: http://www.pengampunanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Pengampunan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: