Bunga Obligasi Negara Bebas Pajak

Penghapusan pajak ini bertujuan mengangkat pamor surat utang negara

JAKARTA. Ini menjadi kabar gembira bagi para investor pembeli surat utang pemerintah Indonesia. Pemerintah berencana menghapus atau membebaskan pajak atas diskonto obligasi yang dicairkan pada saat jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo.

Seorang petinggi Kementerian Keuangan (Kemkeu) kepada KONTAN mengungkapkan, pembebasan pajak ini akan berlaku atas bunga obligasi pemerintah berdenominasi rupiah maupun valuta asing. “Agar bond pemerintah makin menarik,” kata sumber KONTAN yang tak mau disebut namanya, Kamis (12/5).

Sementara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro enggan berkomentar mengenai rencana ini. “Nanti kita lihat saja di UU PPh. Sebab rencana itu harus mengubah UU,” tandasnya.

Rancangan insentif tersebut akan masuk dalam salah satu poin revisi Undang-Undang (UU) Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). UU PPh yang berlaku saat ini menyebutkan bahwa penghasilan berupa bunga obligasi dan surat utang negara dikenakan PPh bersifat final.

Aturan turunan UU PPh, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2009 tentang PPh atas bunga obligasi, menetapkan dua tarif PPh final bunga obligasi.

Pertama, sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Kedua, sebesar 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain berbentuk usaha tetap.

Sementara tarif PPh final bunga obligasi yang menjadi aset dasar reksadana diterapkan bertahap. Pertama, tarif sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai 2010. Kedua, sebesar 5% untuk tahun 2011 sampai 2013. Ketiga, 15% untuk 2014 dan seterusnya.

Rencana pembebasan pajak bunga surat utang negara itu menjadi salah satu poin baru dari sejumlah rencana pemerintah dalam revisi UU PPh. Selain membebaskan bunga obligasi negara, revisi UU PPh yang akan diajukan ke DPR tahun ini, juga memasukkan rencana penurunan tarif PPh badan dari saat ini sebesar 25% menjadi 18%.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai rencana pembebasan pajak atas bunga obligasi pemerintah itu kurang tepat. Apalagi jika pembebasan pajak ini dilakukan pada tahun ini juga. Sebab kebijakan ini akan mengurangi penerimaan pajak cukup besar.

Sejak tahun lalu, pemerintah menghadapi potensi kekurangan penerimaan pajak dari target. Setiap tahun pula, penerimaan negara dari bunga dan imbalan, termasuk obligasi negara selama ini cukup menopang target pemerintah.

Tahun 2014 lalu, penerimaan negara dari PPh pasal 23 yang di dalamnya penerimaan pajak atas bunga obligasi negara, mencapai Rp 25,5 triliun. Jika dilihat ke belakang sejak tahun 2010, tren penerimaan PPh pasal 23 terus naik signifikan. Dengan pembebasan pajak atas bunga obligasi pemerintah, tentu penerimaan negara akan berkurang signifikan.

Prastowo menyarankan, agar obligasi pemerintah lebih menarik di mata investor, pemerintah bisa menurunkan tarif PPh atas pendapatan bunga obligasi. Misalnya, tarifnya turun dari 15% saat ini menjadi 10%. Pilihan lain, pemerintah mengubah PPh pasal 23 tidak lagi bersifat final. Sebaliknya PPh tersebut dapat dikreditkan.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: