Upaya menurunkan harga gas industri mengalami kemajuan positif. Jajaran menteri ekonomi memutus­kan menurunkan harga gas untuk 3 sektor industri, yaitu industri baja, pupuk, dan petrokimia.

Keputusan itu diambil da­lam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, kemarin.

Hadir dalam rapat itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Men­teri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan, penu­runan harga gas untuk indus­tri petrokimia yang paling siap dilakukan. Besarannya akan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016.

“Di Perpres kan dibilang maksimum 6 dolar ASper MMBTU di plant gate. Ya sudah begitu saja. Detailnya lagi dibahas, untuk petro­kimia sudah selesai,” ungkap Jonan.

Bagaimana dengan harga gas untuk baja dan pupuk? Jonan mengaku, masih ada hambatan yang harus disele­saikan. Antara lain masalah formulasi harga gas dari Kon­traktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG).

“Pupuk belum selesai dibahas, tapi itu hanya minori­tas kok. Sebentar lagi sele­sai. Prinsipnya, kami akan upayakan 1 Januari 2017, semua industri di dalam Perpres semaksimal mungkin bisa mendapat penurunan harga,” tegasnya.

Dirjen Migas Kemente­rian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menerangkan, be­berapa PJBG bagi industri pupuk yang masih belum menemukan formulasi yang tepat. Antara lain, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan PT Petrokimia Gresik.

Sebagai informasi, gas bagi PIM disediakan dari blok NSO yang dioperatori PT Pertamina Hulu Energi NSO dengan kontrak PJBG yang berlaku dari tahun 2014 hingga 2018. Volume yang dialokasikan sebesar 55 MMSCFD den­gan harga 7,25 dolar AS per MMBTU.

Sementara itu, Petrokimia Gresik mendapatkan alokasi gas sebesar 65 MMSCFD dari Kangean Energy Indonesia Ltd. Kontrak PJBG memiliki periode 2012-2020 seharga 5,8 dolar AS per MMBTU.

“Pupuk sudah ada formula, ada yang belum. Kayak di Pupuk Kalimantan Timur sudah bisa pakai formula,” terang Wirat.

Kemudian soal pemben­tukan tim diterangkan Men­teri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menurutnya, tim tersebut dibentuk untuk mem­bahas penurunan harga gas untuk tujuh sektor lainnya. Yaitu, Industri Oleokimia, Industri Keramik, Industri Kaca, Industri Ban dan Sarung Tangan Karet, Industri Pulp dan Kertas, Industri Makanan dan Minuman, serta Industri Tekstil dan Alas Kaki.

“Tim kecil akan rapat sam­pai dengan 7 hari atau 10 hari untuk memformulasikan ter­hadap masing-masing sektor. Juga untuk melihat dari segi regulasi baik di hulu, main­stream dan plant gate,” terang Airlangga.

Tim kecil tersebut, lanjut Airlangga, akan beranggo­takan Dirjen dari Kemente­rian Perindustrian, Dirjen dari Kementerian ESDM, Deputi Menteri BUMN, dan jajaran Kementerian Keuangan.

Airlangga menerangkan, 3 sektor yang telah menda­patkan kepastian penurunan harga, diprioritaskan pemerintah karena memiliki po­tensi pembangunan hilir yang tinggi. Sehingga diharapkan dapat menambah pemasukan negara.

Sumber: Rmol

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty