JAKARTA. Masih segar dalam ingatan kita soal cita-cita Pemerintahan Joko Widodo mengembangkan industri maritim, salah satunya industri galangan kapal. Namun, keinginan pemerintah agar industri transportasi laut nasional Berjaya di lautan agaknya masih jauh dari kenyataan.

Eddy Kurniawan Logam, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), bilang, saat ini terjadi stagnasi permintaan kapal. Tak hanya pesanan swasta yang sepi, pesanan kapal dari pemerintah juga relative stagnan.

Di sisi lain, pelaku industri galangan kapal berbenah untuk menambah kapasitas produksi dengan harapan rencana pemerintah bisa membuat jaya industri galangan kapal bisa jadi kenyataan. “Ternyata kapasitas produksi tak sesuai permintaan,” kata Eddy, saat dihubungi KONTAN, Senin (10/4).

Berdasarkan data Kemeterian Perindustrian, industri perkapalan nasional memiliki galangan kapal sebanyak 250 perusahaan dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 1 juta deadweight tonnage (DWT) per tahun untuk pembangunan kapal baru dan 12 juta DWP per tahun untuk reparasi atau perbaikan kapal.

Saat ini, kebanyakan pengusaha galangan kapal hanya mengerjakan proyek pengadaan kapal yang ditender tahun sebelumnya. Edy melihat, belum terihat tanda-tanda pengadaan kapal lagi dari instansi pemerintah, terutama dari Kementerian Perhubungan yang paling banyak memesan kapal.

Tak hanya dari pemerintah, para pelaku usaha juga tak banyak lagi memesan kapal tahun ini. Agar kondisi bisa berbalik arah, Edy berharap, pemerintah mau memberikan intensif agar bisnis galangan kapal bisa kembali bergairah. Bentuk intensif yang diharapkan adalah pengurangan pajak supaya industri ini bisa tetap kompetitif dibandingkan negara lain.

Industri komponen sepi

Lesu bisnis industri maritim tersebut berdampak pula ke industri komponen kapal. Eki Komaruddin, Ketua Umum Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (Pikki), bilang dampaknya sepinya pesanan kapal langsung terasa ke bisnis mereka.

Tidak hanya pengusaha yang sudah lama yang lesu, perusahaan komponen kapal yang baru berinvestasi juga banyak kebingungan karena permintaan kapal tak sesuai dengan harapan awal. “Padahal investasi kapal ini besar dan padat tenaga kerja. Kami butuh kepastian besar agar bisa terus bertahan,” kata Eki, kepada KONTAN, Senin (10/4).

Salah satu perusahaan galangan kapal seperti PT.Soechi Lines Tbk, hingga kini belum mengerjakan proyek baru tahun ini. Paula Marlina, Direktur Keuangan Seochi Lines bilang, saat ini pihaknya masih mengerjkan 8 pekerjaan kapal yang merupakan proyek tahun sebelumnya.

“Satu sudah selesai akhir tahun lalu. Tujuh lagi kami sedang kerjakan dan diharapkan satu lagi bisa selesai tahun ini,” kata Paula Marlina saat dihubungi KONTAN, Selasa (11/4). Sebelumnya, pejabat dari Kementerian Perhubungan menyebutkan, penurunan pesanan kapal akan terjadi tahun 2017.

Penyebabnya adalah, kenaikan jumlah pesanan kapal sepanjang tahun 2016. Merujuk berita KONTAN, jumlah pesanan kapal pemerintah tahun 2016, merujuk berita KONTAN, jumlah pesanan kapal tahun 2016 mencapai 193 unit yang terjadi dari kapal patrol, kapal fero 750  gross tonnage (GT), 1.200 GT, 2.000 GT, container 100 TEUs dan kapal navigasi. Jumlah tersebut di atas rata-rata pengadaan kapal tahunan yang hanya 50 unit kapal per tahun.

Sumber: Harian Kontan, Rabu, 12 April 2017

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Tak Berkategori

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty